Padang, Rakyat Sumbar – DPRD Kota Padang menegaskan sikap keras mereka terkait penanganan banjir dan longsor yang masih menyisakan dampak berat bagi ribuan warga. Dalam rapat paripurna yang membahas perpanjangan status tanggap darurat hingga 15 Desember 2025, Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, mendesak Pemko Padang bergerak lebih cepat dalam normalisasi sungai dan pendistribusian bantuan.
“Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Normalisasi sungai harus dipercepat, karena endapan lumpur masih menutup banyak aliran air dan mengancam permukiman,” tegas Mastilizal dalam sidang tersebut. Selasa (9/12/25)
Rapat paripurna itu menjadi ajang evaluasi menyeluruh atas situasi pascabencana. DPRD menerima laporan lengkap mengenai kerusakan infrastruktur, jumlah korban jiwa, hingga pemukiman yang rusak berat. Menurut Mastilizal, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat sangat penting.
“Perpanjangan ini bukan formalitas. Ini untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapat perhatian penuh, terutama mereka yang kondisinya sangat rentan,” ujarnya.
Hingga hari ini, sejumlah titik seperti Tanjung Saba, Pitameh Nan XX, masih terisolasi akibat sedimentasi tebal. Banyak rumah belum bisa ditempati. “Ada sekitar 404 Kepala Keluarga yang membutuhkan penanganan segera. Mulai dari hunian, pembersihan sedimentasi hingga kebutuhan pokok,” jelasnya.
DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan. Mastilizal secara tegas meminta Pemko memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan benar.
“Saya tekankan, tidak boleh ada satu pun warga yang terlewat dari bantuan maupun pelayanan dasar. Ini tanggung jawab pemerintah, dan kami akan mengawalnya,” katanya.
Kerusakan infrastruktur disebut DPRD sebagai persoalan serius, mengingat bencana kali ini merupakan salah satu yang terburuk sejak gempa 2009. DPRD berkomitmen menjaga koordinasi dengan BNPB, BPBD, dan instansi lainnya.
“Kami akan terus mendorong percepatan pemulihan sarana dan prasarana. Ini tidak bisa dikerjakan setengah-setengah,” ujar Mastilizal.
Tak hanya warga, sektor UMKM juga terpukul. Aktivitas ekonomi tersendat, sehingga DPRD meminta Pemko menyiapkan program pemulihan ekonomi rakyat.
“Kondisi UMKM harus jadi perhatian. Ekonomi masyarakat harus segera digerakkan kembali,” tambahnya.
Mastilizal memastikan seluruh anggota DPRD terus turun ke lapangan.
“Kami tidak punya kepentingan apa pun selain memastikan masyarakat tertangani. Kami akan pastikan solusi hunian dan relokasi untuk warga benar-benar direalisasikan,” ucapnya.
Meski masih ada laporan warga yang belum menerima bantuan, yang diduga disebabkan belum lengkapnya data, DPRD tetap mengapresiasi langkah awal Pemko.
“Kita apresiasi yang sudah dilakukan, tetapi harapan kita jelas: jangan ada satu warga pun yang tertinggal dalam proses pemulihan ini,” tutup Mastilizal. (Edg)
