Padang, rakyatsumbar.id—Dampak efisiensi anggaran pemerintah lakukan mulai terasa dampak terhadap sektor-sektor industri, salah satunya industri perhotelan.
Pemotongan sejumlah anggaran pemerintah seperti rapat, seminar atau kegiatan di hotel membuat industri perhotelan di Sumatera Barat dihantui pemutusan hubungan (PHK).
Efek domino pemangkasan anggaran pemerintah itu salah satunya adalah menurunnya MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta okupansi hotel selama periode libur Lebaran. Padahal, biasanya periode itu menjadi masa panen bagi pelaku industri perhotelan.
Beberapa hotel di Kota Padang bahkan terpaksa merumahkan karyawannya. Selain itu, dilaporkan sekitar puluhan karyawan hotel terkena PHK, sementara sampai kondisi binsis membaik akan di panggil kembali.
Sejumlah hotel berencana menyasar segmen baru demi mengatasi dampak efisiensi anggaran pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden RI untuk seluruh Indonesia termasuk provinsi Sumatera Barat.
“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah baik, seperti mencari segmen yang berbeda,” ujar Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Assosiation (IHGMA) Provinsi Sumatera Barat Yos Firmansyah kepada Harian Umum Rakyat Sumbar, Jumat (17/04/2025).
Ia mengungkapkan, sejumlah cara menarik target pasar baru, masih terus dilakukan, termasuk lewat komunitas, agen perjalanan wisata, dan acara sosial.
Sejauh ini, Yos Firmansyah melihat bahwa hotel-hotel yang berlokasi di pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis, menunjukkan tren penurunan okupansi paling signifikan. Aktivitas MICE berkurang drastis, diiringi dengan okupansi hotel yang terus menurun.
Sebaliknya, hotel-hotel di dekat tempat wisata belum menunjukkan dampak yang signifikan.
Sementara itu, 60 persen pendapatan hotel di pusat kota, seperti Padang, Bukitinggi, Payakumbuh, Padangpanjang dan daerah lainnya, berasal dari bisnis pemerintahan.
“Kami memahami kebijakan efisiensi dari pemerintah, tetapi dampaknya ini memang nyata hingga badai PHK bisa melanda bisnis perhotelan,” ujar Yos Firmansyah yang juga General Manager Daima Hotel Padang
Pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat sangat melemah aktivitas MICE dan mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan.
“Dampak terparah itu memang dirasakan oleh hotel kelas menengah ke atas dan wilayah yang tergantung pada permintaan dari sektor pemerintahan,” papar Yos Firmansyah
Dia menerangkan, penurunan permintaan MICE akan menjadi tantangan utama bagi industri yang memicu penurunan tarif kamar dan persaingan harga yang ketat. Hal Ini menciptakan ketidakstabilan pasar dalam jangka panjang dan tentunya dengan strategi harga red motion berpotensi merugikan pertumbuhan destinasi. (fwi)
