Padang, Rakyat Sumbar – Kasus bully yang menimpa seorang siswa di SMA swasta Kota Padang kembali mengungkap sisi gelap dunia pendidikan yang seharusnya ramah anak. Menurut informasi yang beredar di akun Instagram Selebgramminang.id dan TikTok Super Hero, korban yang menjadi sasaran bullying oleh empat siswa hingga harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa, menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi generasi muda dari perilaku kekerasan dan intimidasi di lingkungan sekolah.
Firman Wanipin, Founder Ciloteh Wanipin sekaligus Manager Harian Umum Rakyat Sumbar, dengan tegas mengecam tindakan bullying ini dan menilai sudah saatnya para pelaku dihentikan dari sekolah serta orang tua mereka harus bertanggung jawab penuh atas perilaku anaknya. “Sekolah yang mengaku ramah anak jangan hanya slogan kosong. Kalau anak-anak masih saling merundung seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem pendidikan kita,” ujarnya dengan nada lantang.
Firman juga menegaskan perlunya perubahan besar dalam kurikulum pendidikan. Ia mengusulkan agar pelajaran P4, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila diperbanyak jam pelajarannya, guna membentuk budi pekerti yang kuat dan mengurangi perilaku negatif di kalangan pelajar. “Kurikulum sekarang sudah tidak cocok dengan realitas kita. Kalau mau anak-anak ini punya akhlak baik, harus kembali ke dasar-dasar moral dan nilai-nilai luhur bangsa,” tegas Firman.
Lebih jauh, Firman mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan tegas atas kasus ini. “Ini harus jadi yang terakhir kalinya anak-anak dibully di sekolah. Saya anti dengan perundingan yang hanya mengulur waktu dan mengabaikan korban. Kalau korbannya anak pejabat pasti heboh, tapi kalau rakyat biasa dibungkam dan dibiarkan begitu saja,” kritiknya keras.
Kasus ini menjadi cermin betapa urgennya penanganan bullying secara profesional dan terstruktur agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak. Tekanan masyarakat pun harus meningkat agar pemerintah dan sekolah bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan karakter pelajar. (*)
