Anggota DPRD Minta Parkir Liar Ditertibkan

Padangpanjang, rakyatsumbar.id—Komisi II DPRD Kota Padangpanjang melakukan rapat kerja dengan OPD Mitra kerja dengan menghadirkan Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pangan dan Pertanian.

Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom, Ketua Komisi II Yandra Yane, SE., Wakil Ketua Kiki Anugerah Dia, SE., Sekretaris Ridwansyah, SE, serta Anggota Herman dan Drs. Aditiawarman.

Rapat kali ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan rencana program unggulan tahun 2025 yang nantinya bisa diupayakan untuk meningkatkan PAD Kota Padangpanjang.

Bersama Dinas Perhubungan, Komisi II meminta parkir liar sepanjang jalan simpang PDAM menuju RS Yarsi lebih diperhatikan lagi karena bisa menggangu lalu lintas.

“Selain itu diperlukan rekayasa lalu lintas melalui Simpang Padang agar pengendara melewati Pusat Kota. Hal ini bisa membantu menambah pengunjung pasar kuliner dan Pasar Pusat,” Mardiansyah.

Saat rapat, Komisi II juga membahas tentang kebutuhan lampu jalan dan persiapan terminal mikrolet untuk lahan parkir jika Pasar Kuliner dipindahkan.

Sedangkan dengan Dinas PerdakopUKM, Komisi II meminta adanya program-program yang bisa mensupport kemajuan UMKM. Dinas PerdakopUKM diharapkan bisa berkolaborasi dengan dinas pariwisata terkait pelaksaan event yang bisa membantu UMKM di Padangpanjang.

Dari beberapa program Dinas PerdakopUKM, Komisi II juga mengevaluasi Galeri UMKM, pengolahan Kulit, pengelolaan Pasar Busur serta perkembangan renaca pemindahan Pasar Kuliner.

Untuk pengelolaan pasar pusat, Komisi II menyorot pedagang yang memakai trotoar dan perbaikan wc blok B dan C. Dinas Perdakop UKM diminta melakukan peningkatan pengelolaan Pasar Pusat melalui daya beli, kenyamanan fasilitas, serta ketertiban pasar melalui program kerja berikutnya bekerja sama dengan OPD terkait lainnya.

Dalam hal program unggulan Tahun 2025 Dinas PerdakopUKM menyiapkan bantuan sosial untuk UMKM sekitar 1700 UMKM yang di data ditahun 2025, pinjaman bunga rendah sebesar 3%.

Sementara itu, dengan Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Komisi II membahas program program diantaranya program-program di bdang pertanian, peningkatan sumber daya melalui kualitas Penyuluh pertanian dengan diberikan magang atau bimtek.

Komisi II juga membahas pengelolaan BBI. Dari informasi yang diberikan Dispangtan, saat ini benih ikan Nila memperoleh DAK dari kementrian khususnya dalam hal menyiapkan bibit ikan. Sampai sekaranga permintaan bibit cukup tinggi. BBI juga dimaafaatkan untuk tempat pelatihan siswa dan mahasiswa. Untuk program berikutnya akan ada inovasi berupa kerja sama dan melakukan sounding dengan desa wisata, pengembangan budi daya ikan koi dan arwana.

Pasca banjir bandang, BBI juga terdampak dan terkendala karena masuknya air kotor, maka harus dibeli lagi induk ikan untuk budi daya selanjutnya. Selain itu Komisi II juga menyorot budi daya sapi perah serta program apa yang menunjang jika memungkinkan Kota Padangpanjang menjadi pusat sapi perah nantinya. (ned)