Padang, rakyatsumbar.id – Pemerintah provinsi Sumatera Barat terkesan lalai dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di tubuh organisasi olahraga Ranah Minang, dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar terkait pendanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
Gelaran Musorprov sendiri merupakan hal mendesak dalam eksistensi dunia olahraga daerah. Menurut jadwal agenda pemilihan ketua umum KONI Sumbar periode 2025-202029 tersebut di gelar bulan ini. Hanya saja, karena anggaran tak kunjung ke luar, kegiatan tersebut belum bisa trlaksna.
Otomatis, sengkarut suksesi kepemimpinan KONI Sumbar belum menunjukkan titik terang. Kendati KONI Pusat sudah memenuhi permintaan pemerintah daerah untuk “menggulingkan” Ketum Ronny Pahlawan dengan menunjuk Carataker. Namun, hingga kini pendanaan kegiatan untuk Carateker belum ada kejelasan.
Jika dibandingkan kegiatan serupa pada Musorprov KONI Sumbar tahun 2021 silam, kondisi yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan.
Paa periode terdahulu, saat Kadispora Sumbar dijabat oleh Bustavidia, proses suksesi kepemimpinan KONI Sumbar saat itu sukses diantar Carataker dalam tempo waktu yang tak lama. Agus Suardi alias Abin terpilih aklamasi.
“Saat itu saya di-SK-kan sebagai sekretaris Carataker KONI Sumbar. Ketuanya, Mayjen (Purn) Andri,”kata Bustavidia, Kamis (4/9/2025).
Ketika dihubungkan dengan pendanaan, Bustavidia bahkan menyebut, kala itu prosesnya berjalan mulus saja.
Seluruh kegiatan carateker berlangsung lancar karena pihaknya sebagai Kadispora tidak mempersulitnya. Ia bahkan memastikan hal-hal terkait penggunaan anggaran sudah diatur RAB KONI Sumbar.
“Soal penggunaan anggaran aman-aman saja. KONI Sumbar itu kalau menggunakan anggaran yang bertanggung jawab kan mereka. Saya pernah diperiksa terkait anggaran KONI Sumbar dan ketika saya jelaskan soal tanggung jawab, saya memastikan penggunaan itu tanggung jawab KONI Sumbar karena itu memang dana mereka. Dan penyidik memahami hal tersebut,”kata mantan Kadispora Sumbar ini.
Semisal, kata Bustavidia, kalau dalam RAB KONI itu nilainya Rp1 miliar, baiknya memang diserahkan saja karena dana itu memang milik KONI Sumbar yang dititipkan penyalurannya melalui Dispora. Entah kenapa, katanya lagi, saat ini malah Dispora yang menentukan.
“Mencermati itu, saya melihat Kadispora Sumbar Aneh. Kenapa membuat pola demikian. Ada kesan mendikte. Kalau mendikte menentukan mata anggaran, artinya Kadisporanyalah yang bertanggung jawab,”ujarnya.
Belum Ada Kejelasan
Informasi yang dikumpulkan media ini, rapat persiapan proses pencairan anggaran masih menemukan jalan buntu. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ary Yuswandi yang dihubungi melalui wa-nya di nomor 08127552**** belum merespons saat ditanyai soal proses pencairan.
Menanggapi hal ini, Ketum KONI Sawahlunto, Jhon Reflita yang dihubungi terpisah berharap proses ini tak terulur-ulur lagi.
Pemerintah dengan segala daya yang dimiliki bisa ikut meringankan beban Carateker yang sudah terbentuk sebelumnya.
“Kami dari KONI se-kabupaten/kota se-Sumbar melihat hal ini penting untuk disegerakan agar pembinaan olahraga kita tak lumpuh.”
“Kita perlu kejelasan segera karena agenda Porprov tahun 2026 juga belum berkejelasan hingga saat ini. Apalagi proses Musorprovlub sebelumnya diinfokan Carataker berlangsung 10 September mendatang juga belum tampak titik terangnya yang kabarnya tersendat dengan persoalan dana,”katanya.
Pemprov Harus Objektif
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga diminta untuk objektif oleh anggota DPRD Sumbar, Nofrizon.
Kata politisi PPP ini, jangan sampai pemerintah mengulur-ulur waktu karena ada kepentingan di balik itu semua.
“Saya tak mau berandai-andai. Tapi publik, terutama publik olahraga bisa melihat siapa-siapa saja kandidatnya dan kemudian bagaimana latar belakangnya,”kata Nofrizon lagi. (*)
