PT. Balairung Terus Merugi, DPRD Sumbar Bentuk Pansus

Padang, rakyatsumbar.id—Persoalan PT. Balairung Citrajaya Sumbar yang sejak awal berdirinya hingga saat ini terus dalam kondisi merugi, menjadi catatan khusus dari DPRD Sumbar. Pihak legislatif telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari kejernihan atas persoalan PT Balairung.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pansus ini dibentuk sebagai tindaklanjut LHP BPK RI atas kepatuhan pelaksanaan kegiatan PT Balairung Citrajaya Sumbar tahun 2018-2021. Pertama dari LHP BPK RI tersebut sepertinya ada kesalahan yang sistemik, kerugian diterima sejak mulai beroperasinya PT Balairung ini.
“Kalau seandainya dasar kita awalnya itu menyatakan PT Balairung tidak layak pada pembangunannya, padahal kamar kita cukup banyak dan tingkat huniannya cukup tinggi. Kedua dari temuan BPK kita melihat ada anggaran tertentu yang diperuntukan melalui pos lain,” sebutnya terkait LHP BPK atas kegiatan PT Balairung TA 2018- 2020.
Ia mengatakan, kalau dibiarkan PT Balairung akan berdampak terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Dikhawatirkan penyertaan modal pemerintah daerah bentuk saham nilai sebesar Rp130.767.000.000 ditambah penyertaan modal Pemkab/Pemko lainnya akan mengalami kerugian.
“Disana ada aset Provinsi Sumbar Rp 130 Miliar, ditambah sahan dari kabupaten/kota. Totalnya sekitar Rp160 miliar yang akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya Pemprov Sumbar yang rugi tapi juga kabupaten/kota akan rugi,” jelasnya.
Ia menambahkan,sesuai dengan kesepatan pimpinan komisi dan fraksi-fraksi di DPRD Sumbar maka dibentuk Pansus yang tugasnya mencari kejernihan persoalan ini.
“Yang kita harus pahami, pansus bukan berarri mengada-ngada atau menjatuhkan, tapi untuk menjernihkan persoalannya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dengan telah dibentuknya Pansus terkait Balairung ini, maka anggota Pansus yang diketuai HM Nurnas bisa langsung berkoornisasi dengan BPK yang telah mengeluarkan LHP. Tentunya akan ada penajaman materi oleh Pansus kepala BPK Perwakilan Sumbar.
“Dengan penajaman tersebut ini akan terbuka seluruhnya, apakah Balairung masih layak dipertahankan atau ditutup. Yang jelas, dari kenyataan yang ada sejak mulai berdiri sampai saat ini tetap mengalami kerugian, apakah kerugian terjadi secara sistemik atau tidak, itulah yang akan didalami oleh Pansus,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, pahun 2016 DPRD Sumbar telah merekomendasikan untuk PT Balairung dikelola oleh pihak ketiga, dan hal itu telah disejui Gubernur. Namun realisasinya sampai saat ini Balairung masih dikelola BUMD.
“Tindaklanjutnya, Pansus telah disusun diketuai M Nurnas, akan diselesaikan skedul pembahasan Pansus selama satu minggu, diantaranya agenda pentingnya beraudiensi dengan BPK RI,” bebernya.
Sementara itu, M Nurnas menyebutkan, disamping PT Balairung Citra Jaya Sumbar juga perlu dibentuk pansus soal Bank Nagari dan anggaran Covid-19
“Kita dari Fraksi Demokrat mengusulkan Bank Nagari dan anggaran Covid-19 perlu dibentuk pansus, karena berdasarkan LHP BPK RI mengungkapkan demikian,” ujar Nurnas.
Ia menyampaikan, pihaknya juga mendesak Pemprov Sumbar terkait Pemendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos bersumber dari APBD.
“Kita minta permasalahan bansos diatur melalui peraturan kepala daerah, maka kita minta perhatian kepada pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti,” pungkasnya. (mul)

Donc, pourquoi quelques parcelles pourrait arriver un peu après, ou plus tôt que prévu. Les délais de livraison peuvent également être fondées sur les pays de destination. Fêtes nationales et religieuses peuvent aussi attendre paquet arrivée. casino canada Votre commande sera bientôt emballés discrètement pour votre vie privée et à la protection.