Oleh: Firman, Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Barat
Integrasi nasional adalah fondasi utama keberlangsungan bangsa Indonesia. Di era digital saat ini, fondasi tersebut menghadapi tantangan serius. Kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi, berinteraksi lintas batas, dan berpartisipasi dalam ruang publik.
Namun, kemudahan ini juga menimbulkan risiko disintegrasi melalui polarisasi digital, disinformasi, dan konten provokatif yang berpotensi memecah konsensus sosial.
Salah satu dampak nyata adalah melemahnya identitas nasional. Media sosial, sebagai arena interaksi generasi muda, kerap menonjolkan perbedaan dan memicu intoleransi. Nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran ber-Pancasila sering terkikis, sementara loyalitas terhadap persatuan bangsa diuji.
Selain itu, keadilan sosial tetap menjadi isu krusial. Data BPS September 2025 menunjukkan Gini Ratio Indonesia sebesar 0,363, menandakan ketimpangan ekonomi masih tinggi. Ketimpangan ini melemahkan solidaritas sosial dan berpotensi menimbulkan konflik, termasuk konflik agraria yang tercatat oleh KPA sebanyak 295 peristiwa sepanjang 2024. Ketidakadilan semacam ini jelas mengancam integrasi nasional.
Hak dan kewajiban warga negara juga mengalami ketidakseimbangan. Hak berekspresi dan memperoleh informasi tidak selalu disertai tanggung jawab, seperti verifikasi fakta dan penghormatan terhadap hak orang lain. Disinformasi dan konten provokatif memperbesar polarisasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sesama warga dan institusi negara.
Di era digital, integritas digital menjadi sangat penting. Setiap warga negara perlu menjaga kejujuran, etika, dan akurasi informasi yang dibagikan, serta menghormati hak digital orang lain. Praktik menyebarkan hoaks, manipulasi data, atau konten provokatif tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mengancam persatuan dan stabilitas sosial. Integritas digital adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab warga negara yang cerdas dan modern.
Untuk memperkuat integrasi nasional di era digital, dibutuhkan upaya terpadu: pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai Pancasila, toleransi, dan integritas digital; penegakan hukum yang melindungi hak warga; kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi; serta literasi digital yang mendorong masyarakat bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Integrasi nasional bukan sekadar simbol, tetapi hasil keseimbangan antara identitas, keadilan, kewajiban, dan integritas digital yang dijalankan seluruh warga negara.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menghadapi era digital tanpa kehilangan jati diri, tetap memelihara persatuan, dan menjamin hak, kewajiban, serta integritas setiap warga secara seimbang. (*)
