PADANG, Rakyat Sumbar — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Syefdinon, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi biru di daerah sejalan dengan orientasi pembangunan kelautan yang tengah didorong pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP).
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi santai di kawasan Ulak Karang, Padang, yang membahas potensi besar sektor kelautan Sumatera Barat dari berbagai perspektif, mulai dari perikanan hingga pariwisata bahari.
Menurut Syefdinon, saat ini pemerintah pusat melalui KKP tengah mengarahkan pembangunan kelautan berbasis keberlanjutan atau ekonomi biru, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga ekosistem laut.
“Kebijakan pusat sudah sangat jelas. Laut tidak lagi dikelola secara eksploitatif, tetapi harus berkelanjutan. Ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yang juga kita dorong di Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, arah kebijakan nasional tersebut mencakup penguatan sektor budidaya laut, perlindungan kawasan konservasi, penataan ruang laut, serta pengembangan ekonomi pesisir berbasis masyarakat.
Dalam konteks itu, Sumatera Barat dinilai memiliki posisi strategis. Dengan garis pantai yang panjang, pulau-pulau kecil yang indah, serta kekayaan budaya pesisir, provinsi ini berpotensi menjadi salah satu model pengembangan ekonomi biru di Indonesia.
Konsep ekonomi biru sendiri, yang diperkenalkan oleh Gunter Pauli, menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian lingkungan. Prinsip ini kini menjadi salah satu fondasi kebijakan kelautan nasional.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula pegiat ekonomi kreatif Muhammad Zuhrizul dan direktur Indonesia Creative City Network, Yulviadi Adek, yang menyoroti pentingnya integrasi sektor kelautan dengan ekonomi kreatif dan pariwisata.
Syefdinon menambahkan, implementasi ekonomi biru di daerah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, komunitas kreatif, pelaku pariwisata, hingga masyarakat pesisir.
Salah satu bentuk konkret yang mulai didorong adalah pengembangan sport tourism melalui agenda Blue Ocean Minang (BOM) Run 2026. Kegiatan ini dinilai mampu menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pesisir Sumatera Barat secara lebih luas.
“Ini bukan sekadar event olahraga. Ini bagian dari strategi mengenalkan kawasan pesisir kita, sekaligus menggerakkan UMKM, pariwisata, dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, langkah tersebut juga sejalan dengan pendekatan pembangunan kelautan nasional yang mendorong nilai tambah ekonomi di wilayah pesisir, bukan hanya dari hasil tangkap, tetapi juga dari sektor jasa dan pariwisata.
Dengan sinergi antara kebijakan pusat dan inisiatif daerah, Syefdinon optimistis Sumatera Barat mampu memaksimalkan potensi lautnya secara berkelanjutan.
“Kalau kebijakan nasional dan gerakan di daerah berjalan searah, kita tidak hanya bicara potensi, tapi juga hasil nyata bagi masyarakat pesisir,” tutupnya. (*)
