Padang, rakyatsumbar.id—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Koto Tangah yang digelar di Ruang Baghindo Aziz Chan, Balai Kota Padang.
Forum strategis ini menjadi landasan penyusunan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan pemulihan pascabanjir.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, menyampaikan bahwa Kecamatan Koto Tangah sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Padang menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.
Karena itu, diperlukan perhatian serius dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran agar pembangunan berjalan merata dan berkeadilan.
Berbagai aspirasi masyarakat mencuat dalam Musrembang, terutama terkait perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik yang belum tersentuh secara optimal.
DPRD, kata Muharlion, akan memastikan setiap usulan prioritas dikaji secara objektif dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Koto Tangah adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Padang. Tentu kebutuhan infrastrukturnya juga sangat besar. DPRD akan mengawal agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan capaian PAD tahun 2025 yang berhasil melampaui target. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan pada 2026 hingga mendekati Rp1 triliun.
DPRD mendukung optimalisasi berbagai potensi pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, pajak hotel dan restoran, serta pajak rumah makan dan sektor jasa.
Muharlion menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi kunci untuk membiayai pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti tantangan penyesuaian belanja pegawai sesuai regulasi nasional yang mengharuskan proporsinya berada di kisaran 30 persen pada 2027.
Saat ini, komposisi belanja pegawai masih di atas angka tersebut, sehingga dibutuhkan langkah strategis dan perencanaan matang agar struktur APBD tetap sehat tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Penataan belanja daerah harus dilakukan secara bijak dan bertahap, dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal,” jelasnya.
Agenda penting lainnya adalah percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dengan estimasi anggaran sekitar Rp600 miliar. Program ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. DPRD memastikan akan mengawal seluruh proses perencanaan dan penganggaran agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, Muharlion mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Ia menegaskan bahwa Musrembang merupakan wujud partisipasi publik yang harus dimanfaatkan secara produktif demi mewujudkan Kota Padang yang semakin maju, tangguh dan sejahtera. (edg)
