Padang, Rakyat Sumbar – Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah dinas terkait untuk mengevaluasi langkah-langkah penanganan pasca bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Kota Padang. Rapat yang dipimpin Helmi Moesim ini menghadirkan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Perhubungan Kota Padang, Kamis (4/12/25).
Helmi Moesim menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengetahui secara detail upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah kota. Menurut laporan Dinas PUPR, pekerjaan utama saat ini adalah membersihkan sedimen pasca bencana dan mendata kerusakan infrastruktur yang ditaksir mencapai Rp242 miliar lebih.
Sementara itu, Dinas Perkim fokus mendata rumah yang terdampak, baik hanyut, rusak sedang, maupun rusak berat. Helmi Moesim menegaskan bahwa pemerintah kota tengah menyiapkan solusi bagi korban, termasuk pembangunan rumah tipe 36.
“Pemko Padang menyiapkan lahan, dan kami berharap dukungan dari Pemprov maupun kementerian untuk percepatan pembangunan. Warga tentu berharap rumah baru tidak jauh dari lokasi bencana,” ujarnya.
Selain itu, DLH dan Dinas Perhubungan Kota Padang juga dilaporkan bekerja maksimal. DLH membersihkan sampah di pemukiman, sepanjang pantai, serta kayu-kayu terbawa arus, sementara Dinas Perhubungan mengatur distribusi bantuan agar berjalan lancar ke lokasi terdampak.
Helmi Moesim menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas untuk mempercepat pemulihan Kota Padang dan memastikan warga segera kembali menempati hunian yang layak.(Edg)
