Padang, Rakyat Sumbar— Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Kota Padang dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memanas setelah Wakil Ketua II DPRD Padang sekaligus Koordinator Komisi III, Osman Ayub, meluapkan kekesalannya kepada Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, terkait persoalan BBM operasional alat berat dalam penanganan pasca banjir bandang.
Kemarahannya memuncak saat meminta penjelasan mengenai keterlambatan penyediaan bahan bakar untuk alat berat yang digunakan membersihkan sedimen lumpur di Kecamatan Nanggalo pasca meluapnya Sungai Siteba beberapa hari lalu.
“Saya salah seorang pimpinan DPRD Padang. Saya minta soal BBM alat berat, tapi jawaban bapak sangat menyedihkan saya. Bapak bilang akan mencarikan orang yang menyediakan BBM karena tidak sanggup lagi menyediakan. Tapi sudah lima hari tidak terealisasi,” ujar Osman sambil memukul meja rapat, Kamis (4/12/25)
Osman bahkan mempertanyakan apakah perlu dirinya menghubungi Wali Kota Padang Fadly Amran langsung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Apakah perlu saya menelpon Wali Kota di ruangan ini?” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kadis PUPR Tri Hadiyanto menyebut kejadian itu hanya miskomunikasi.
“Ini hanya miss komunikasi saja, apalagi semua sedang sibuk di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam penanganan pasca banjir, Dinas PUPR mengerahkan 47 unit alat berat yang tersebar di berbagai titik. Sebagian alat berat, menurutnya, dipinjamkan oleh pihak luar—ada yang gratis, ada yang hanya menyertakan operator sehingga BBM harus ditanggung dinas.
Tri juga memaparkan kondisi beberapa jembatan utama Kota Padang. Jembatan Siteba dan Muaro Penjalinan masih dapat dilalui kendaraan, meski hanya ber-tonase ringan karena terdapat keretakan. Sementara jembatan di kawasan Kalumbuk masih dalam pemantauan.
“Yang jelas kerusakan infrastruktur di Kota Padang akibar banjir bandang ini mencapai 242 milyar rupiah lebih,” tutupnya. (Edg)
