Padang, Rakyat Sumbar-Ketua DPRD Padang Muharlion mendorong Pemko Padang agar membuat aturan yang mensyaratkan bagi pasangan yang akan menikah wajib melampirkan surat keterangan bebas HIV dari rumah sakit. Hal ini bertujuan agar memutus rantai penyebaran angka HIV/Aids yang kian hari kian menghawatirkan di Kota Padang.
“Dinkes Kota Padang mencatat, sepanjang tahun 2025 terjadi 192 kasus baru, dari 1.834 kasus di tahun – tahun sebelumnya. Artinya, kita harus bergerak cepat dengan melakukan tracking di warga kota. Salah satu solusi ampuhnya adalah Pemko Padang membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah di Kota Padang, wajib melampirkan surat keterangan bebas HIV,” ucapnya saat ditemui di DPRD Padang, Senin (17/11).
Selain itu, Muharlion menjelaskan juga bahwa, dari 192 angka HIV/Aids di Kota Padang, di dominasi oleh laki – laki.
“Artinya, telah terjadi penyimpangan seksual oleh lelaki. Kita tidak mentolelir terjadinya hubungan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Padang. Kita harus mengefektifkan fungsi pengawasan oleh Dubalang Kota, Satpol PP, dan warga Kota dalam hal pengawasan, khususnya di tempat hiburan malam,” paparnya.
Muharlion juga mengecam adanya kuisioner di Kota Padang dari sebuah lembaga yang menanyakan jenis kelamin responden yang mencantumkan tiga jenis kelamin.
“Di kuisioner tersebut tertulis tiga jenis kelamin, angka nol menanyakan pria, angka satu menanyakan wanita, dan angka dua menanyakan jenis kelamin LGBTQIA+. Kuisioner seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Muharlion berharap, dengan tracking yang dilakukan terus oleh Dinkes, diharapkan penyebaran HIV di masyarakat di tengah warga dapat di kontrol.
“Yang jelas kita harus mengedukasi warga Kota agar tidak tertular HIV/Aids. Dengan adanya surat keterangan bebas HIV dari Dinas Kesehatan, kita berharap penularan HIV tidak semakin banyak di Kota Padang,” tutupnya. (Edg)
