KONI Kabupaten/kota dan Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabor provinsi menjadi dua elemen terpenting dalam menentukan Ketua Umum KONI Sumatera Barat ke depan.
Maju mundurnya organisasi, pembinaan atlet serta prestasi daerah ada di tangan mereka. Salah dalam menentukan pilihan akan menjadi awal mula hancurnya prestasi Ranah Minang di semua ajang.
Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang bakal diselenggarakan akhir bulan ini menjadi momen pembuktian, apakah mereka memiliki tanggungjawab moral dalam membangun olahraga Ranah Minang atau sebaliknya.
Sejauh ini tercatat tiga nama yang bakal mendaftar sebagai calon Ketua KONI Sumbar. Para bakal calon sudah melakukan pendekatan dengan pemilik suara.
Di antara sudah melakukan kampanye terbuka, berupa mengundang pemilik suara, memaparkan visi dan misi demi dukungan.
Upaya itu sangat positif, tentunya jika tidak dibarengi paksaan serta intimidasi dari pihak lain.
Secara kasat mata, persaingan bakal calon saat ini terkesan adem ayem. Masih berjalan secara sportif dan saling menghormati.
Situasi ini harus tetap dijaga. Jangan sampai melakukan black campaign, menjatuhkan calon lain di hadapan kepala daerah, ketua Pengprov Cabor hingga pimpinan KONI di daerah.
Hal ini tentu sudah tidak sehat. Apalagi sampai menyebar informasi sesat, jika calon lain tidak didukung oleh kepala daerah.
Secara umum, tidak ada aturan, jika calon Ketua KONI di daerah harus mendapat dukungan dari gubernur.
Hal ini tidak ada pada Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga KONI. Namun, alangkah lebih baik bisa menjalin komunikasi dan mendekatkan diri dengan kepala daerah dan pemangku kebijakan.
Harus dipahami, Setiap warga negara, selagi memenuhi persyaratan berhak maju pada Musorprov KONI Sumbar.
Siapa pun yang terpilih nanti, pemerintah daerah wajib memberikan dukungan, salah satunya menyangkut anggaran pembinaan.
Memang, agar organisasi berjalan kondusif, suatu hal yang harus dilakukan ketua terpilih adalah melakukan pendekatan kepada seluruh elemen, terutama pemangku kepentingan.
Hingga saat ini gubernur tidak pernah menyampaikan kepada publik secara terbuka terkait siapa calon Ketua KONI Sumbar yang didukung. Pada posisi ini, keputusan gubernur sudah tepat, pemerintah sudah berlaku adil.
Itu artinya seluruh kandidat yang maju mendapat porsi yang sama. Tinggal bagaimana ke depan calon yang terpilih berkoordinasi dengan pemerintah dan menjalin hubungan yang harmonis. (*)
