Padangpariaman, rakyatsumbar.id – Dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif sekaligus mendorong pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Selasa kemarin menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengembangan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (27/05/2025).
FGD yang dilaksanakan di IKK Parit Malintang ini, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Padangpariaman Rahmat Hidayat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta Kepala OPD terkait.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Sumatera Barat, diantaranya Dr. Harry Efendi, SS, MA, Sosmiarti, SE, M.Si, Dr. Zulkifli N., SE, M.Si, Dr. Yulhendri, SE, M.Si, M. Yusra, MA, Ph.D, Abror, S.TP, Darfison, SE, Dr. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd.T.
Dalam sambutannya, Rahmat Hidayat menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat bawah.
“Kita harus dorong ide dan peluang dari masyarakat untuk bisa dikembangkan. Di tingkat nagari, kita punya BUMNag dan Koperasi Merah Putih yang bisa diberdayakan untuk bergerak secara inklusif,” ujarnya.
Rahmat juga berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padangpariaman.
Rahmat Hidayat menjelaskan, FGD ini sekalgus dimaksudkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi daerah, menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan, merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam diskusi yang berlangsung cukup interaktif itu melahirkan beberapa beberapa poin rekomendasi, antara lain, penyusunan kebijakan daerah berbasis pengembangan komoditi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.
Peningkatan dukungan anggaran melalui skema block grant di tingkat kabupaten hingga nagari serta sejumlah rekomendasi penting lainnya. (ris)
