Padang, rakyatsumbar.id–Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Rahmat Saleh mengatakan, sangat penting inovasi menyeluruh bagi para kepala daerah (Kada) yang baru dilantik, Kamis (20/02/2025).
Hal ini sejalan dengan langkah efisiensi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.
Rahmat mengungkapkan, tidak ada satu pun dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang memiliki kemandirian fiskal.
“(Contohnya) Dari total APBD Sumatera Barat sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak sampai Rp2 triliun,” kata Rahmat, melalui rilis yang diterima Kamis (20/02/2025).
Ini berarti, untuk membiayai kebutuhan daerah dari dana sendiri, tidak ada satu pun kabupaten/kota, termasuk provinsi yang mandiri.
“Oleh karena itu, ketergantungan antara daerah dengan pusat sangat tinggi. Oleh karena itu, harus ada kapabilitas khusus yang dimiliki oleh kepala daerah yang baru,” ucap Rahmat, anggota Komisi II.
Pertama adalah inovasi. Hal ini diperlukan agar daerah dapat mencari sumber pendanaan alternatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat.
“Jika hanya bergantung pada APBN, akan muncul masalah baru dalam kepemimpinan, terutama bagi yang baru menjabat,” kata Rahmat.
Kedua, kemampuan beradaptasi. Pola kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung sentralistik.
“Pelantikan kepala daerah sekarang langsung oleh presiden, bukan lagi oleh gubernur, sehingga hubungan emosional antara gubernur dan bupati/walikota semakin melemah,” jelasnya.
Oleh karena itu, adaptasi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.
Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.
“Kepala daerah harus jeli. Bahkan, Presiden sampai meneliti satu per satu program secara detail. Jika semangat efisiensi di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan,” kata Rahmat.
Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi. “Jika kepala daerah tidak proaktif dan tidak pandai berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dana APBN bisa berkurang,” tegasnya.
Rahmat mencontohkan, pembangunan ruas tol baru di seluruh Indonesia sempat dihentikan.
Namun, melalui komunikasi intensif, tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan. “Jika kita tidak proaktif dan progresif, (pasti) berat ke depannya,” tambah Rahmat.
Untuk itu, dalam menghadapi tantangan ini, kepala daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan pola lama.
Mereka harus siap berinovasi, beradaptasi, dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak. “Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal,” pungkas Rahmat.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
“Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat,” ujarnya.
Dalam konteks efisiensi, beberapa daerah telah mulai menerapkan langkah-langkah konkret.
Misalnya, beberapa instansi telah mengatur penggunaan listrik dan air secara ketat serta membatasi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi seperti rapat virtual.
“Langkah-langkah seperti ini perlu diadopsi oleh semua kepala daerah untuk mencapai efisiensi yang diharapkan,” kata Rahmat.
Rahmat juga mengingatkan, kepala daerah harus memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik harus ditingkatkan, dan birokrasi harus dipangkas agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung,” tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Rahmat berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif bagi Sumatera Barat.
“Kita semua berharap, dengan semangat baru ini, Sumatera Barat dapat lebih maju dan mandiri secara fiskal,” pungkas Rahmat. (byr)
