Andri Jonpito Anuar Tampung Aspirasi Masyarakat Dapil II
Limapuluh Kota, rakyatsumbar.id—Anggota DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Partai NasDem Andi Jonpito Anuar, memulai masa kedewanannya pasca-dilantik dengan menggelar reses pertama pada masa persidangan 2024/2025.
Reses ini berlangsung di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX, Jumat (29/11/2024).
Reses kali ini menjadi momen penting bagi Andri Jonpito Anuar untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan aspirasi warga nagari koto bangun Daerah Pemilihan (Dapil) 2, yang meliputi Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan Kotobaru.
Dalam pertemuan yang penuh keakraban, berbagai isu utama menjadi sorotan, yaitu Rahabilitasi SDN 04 Nagari Koto Bangun, penambahan anggaran nagari, rahabilitasi SDN 05 Nagari Koto Bangun, mendatangkan ustad kondang untuk acara tabligh akbar di Nagari Koto Bangun dalam rangka takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Selanjutnya, perbaikan jembatan permanen di seberang sungai Jorong 2 Nagari Koto Bangun, BPJS gratis untuk masyarakat Koto Bangun, kerjasama pemerintah nagari dengan DPRD, apabila dana desa tidak bisa mengcover kegiatan, akan mengadu ke DPRD.
Pembukaan Jalan Usaha Tani, jalan lingkar untuk membuka lahan baru Nagari Koto Bangun, pemeliharaan jalan gantung ke lahan masyarakat, jalan rabat beton ke arah jembatan gantung, drainase ke arah jembatan gantung Nagari Koto Bangun, mobiler perlengkapan sekolah di TK, SD, dan SMP, perbaikan atap SDN 04, perbaikan WC SDN 05, perbaikan jalan pandam nagari, rehabilitasi Poskesri 01, bantuan alat kesehatan untuk Poskesri 01.
“Warga butuh air bersih dan sarana pendidikan yang layak namun, proses pengajuan bantuan selama ini perlu didorong oleh wakil Rakyat di lembaga legislatif dari pemerintah terbawah untuk sampai ke kabupaten yang tidak rumit dan memakan waktu lama. Kami berharap ada kemudahan akses agar usulan dari bawah bisa cepat di respon ,” ujar seorang warga dalam sesi tanya jawab reses.
Menanggapi hal tersebut, Andri Jonpito Anuar berkomitmen untuk mendorong program untuk masyarakat di Dapilnya.
“Pembangunan di nagari adalah tulang punggung kekuatan pembangunan kabupaten daerah maupun nasional terutama menggenjot pertumhuhan perekonomian masyarakat. Saya akan mengupayakan agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, termasuk mempermudah akses bantuan modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan maupun program pemerintah yang sudah ada,” katanya.
Selain itu, pembaruan data DTKS juga menjadi isu penting yang diangkat warga. Banyak yang mengeluhkan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, di mana beberapa yang tidak layak menerima bantuan masih tercatat, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. (sdn)