Bonus Demografi Sumbar Berakhir Tahun 2030: Apa Gagasan Cagub Sumbar 2025-2030?
Oleh: Prof Syafruddin Karimi
Bonus demografi Sumatera Barat (Sumbar) yang akan berakhir pada tahun 2030, sebagaimana disampaikan dalam presentasi pimpinan Bank Indonesia (BI) Padang, menandakan periode yang kritis bagi perumusan kebijakan ekonomi daerah. Bonus demografi terjadi ketika populasi usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan populasi non-produktif (anak-anak dan lansia).
Pada saat ini, proporsi penduduk yang bekerja menghasilkan lebih banyak output ekonomi dibandingkan beban yang harus ditanggung. Namun, berakhirnya bonus demografi membawa tantangan yang besar bagi Sumbar.
Oleh karena itu, perlu kebijakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa momentum ini tidak terbuang sia-sia, dan ekonomi daerah tetap tumbuh secara berkelanjutan setelah tahun 2030.
Memanfaatkan Sisa Bonus Demografi
Saat ini, Sumbar memiliki waktu sekitar enam tahun untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut.
Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja. Kualitas sumber daya manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Peningkatan anggaran pendidikan, terutama di sektor kejuruan dan keterampilan teknis, akan membekali generasi muda Sumbar untuk mengisi lapangan kerja berketerampilan tinggi di masa depan.
Kebijakan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif dan sektor industri berbasis teknologi juga sangat diperlukan.
Dengan tren digitalisasi dan otomasi, Sumbar harus siap untuk mengintegrasikan teknologi dalam perekonomiannya. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan produktivitas sektor tradisional seperti pertanian dan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Diversifikasi Sektor Ekonomi
Mengandalkan sektor tradisional seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, meskipun penting, tidak lagi cukup untuk menopang perekonomian Sumbar setelah 2030.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah untuk mendorong diversifikasi ekonomi. Investasi pada sektor jasa, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, pengembangan sektor industri manufaktur berbasis sumber daya lokal juga penting. Produk-produk unggulan Sumbar, seperti produk olahan makanan, kerajinan tangan, dan tekstil, bisa dipasarkan lebih luas dengan bantuan teknologi digital dan jaringan perdagangan yang lebih luas.
Untuk itu, kebijakan fiskal yang mendukung UMKM dan akses ke pasar internasional menjadi penting agar produk-produk ini dapat bersaing di tingkat nasional maupun global.
Tantangan Infrastruktur dan Modal Manusia
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Sumbar adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Akses jalan yang terbatas di beberapa daerah pedalaman menghambat arus barang dan jasa, serta menurunkan daya tarik investasi.
Pembangunan infrastruktur yang merata harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi, terutama dalam hal transportasi dan akses digital. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah dan mempercepat aliran ekonomi.
Selain infrastruktur fisik, tantangan lain yang krusial adalah kualitas modal manusia. Untuk menjaga keberlanjutan ekonomi setelah bonus demografi berakhir, Sumbar perlu menyiapkan SDM yang unggul.
Ini berarti memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, dan mendukung program-program pelatihan bagi angkatan kerja.
Dengan modal manusia yang berkualitas, Sumbar dapat beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan.
Kebijakan Investasi dan Ekonomi Hijau
Salah satu kunci keberhasilan pasca-bonus demografi adalah kemampuan Sumbar dalam menarik investasi. Pemerintah daerah harus fokus pada menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta, baik domestik maupun asing.
Reformasi birokrasi yang menyederhanakan izin usaha, peningkatan transparansi, dan jaminan stabilitas politik sangat penting untuk menarik investor ke daerah ini.
Lebih lanjut, investasi pada ekonomi hijau juga perlu diperhatikan. Sumbar memiliki potensi besar dalam sektor energi terbarukan, seperti tenaga air, energi matahari, dan biomassa.
Kebijakan ekonomi yang mendorong pengembangan energi terbarukan tidak hanya akan membantu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Mempersiapkan Masa Pasca-Bonus Demografi
Berakhirnya bonus demografi pada tahun 2030 tidak berarti akhir dari peluang ekonomi bagi Sumbar.
Dengan kebijakan yang tepat, Sumbar dapat memanfaatkan sisa waktu bonus demografi untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi jangka panjang yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi, dan penciptaan ekosistem yang mendukung investasi berkelanjutan.
Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat, Sumbar akan mampu menghadapi masa pasca-bonus demografi dengan optimisme.
Ekonomi daerah dapat tetap tumbuh meskipun populasi usia produktif menurun, asalkan ada upaya yang konsisten untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM.
Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang dirancang saat ini akan menentukan keberlanjutan ekonomi Sumbar di masa depan. (*)
About Post Author
