Dinamika Politik Kota Solok Kian tak Menentu, ASN Mulai Cari Jalan Aman

Solok, rakyatsumbar.id—Momentum di penghujung masa jabatan kepemimpinan Walikota, Solok Zul Elfian Umar dan Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra seakan menjadi sensasi tersendiri bagi kalangan aparatur sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Solok.

Bisa dikatakan, selama rentang waktu enam bulan kedepan. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan ujung tombak pemerintahan lebih leluasa, merdeka tanpa ada lagi tekanan dan intervensi.

Terlebih lagi, Pilkada kota Solok 2024 yang dijadwalkan 27 November nanti, juga bakal diikuti oleh sosok Wakil Walikota saat ini, Ramadhani Kirana Putra. Diyakini, totalitas Zul Elfian- Ramadhani Kirana Putra dalam menjalankan pemerintahan juga bakal terbagi diujung masa jabatan.

Dengan begitu, keseriusan sang “arjuna” dalam menjalankan urusan birokrasi selaku pimpinan daerah menjadi kian terbagi, bersamaan dengan terus bergulirnya sisa masa jabatan yang dari hari ke hari akan berakhir.

Taring tajam kepala daerah di negeri penghasil beras ternama untuk merolling posisi pejabat eselon di lingkungan Pemko Solok kini sudah berakhir, tidak ada lagi cerita soal mutasi/pergeseran, pemindahan, maupun menonjob-kan pejabat yang tidak disukai. Kecuali itu pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum sesuai kapasitas, kewenangan.

Dengan begitu, posisi pejabat di lingkungan Pemkot Solok terbilang memasuki tahap aman, sampai nantinya kembali terpilih Walikota dan Wakil Walikota Solok yang baru untuk di periode 2024- 2029

Zul Elfian Umar-Ramadhani Kirana Putra yang sebelumnya satu paket pasangan kepala daerah, harus berpisah untuk Pilkada 27 November mendatang karena Zul Elfian Umar sendiri tak bisa lagi mencalonkan diri di Pilkada Kota Solok 2024, karena sudah dua periode (2016-2021 dan 2021-2025).

Berbeda dengan Ramadhani Kirana Putra. Ia bersama pasangannya Suryadi Nurdal kembali bertarung untuk memperebutkan kursi orang nomor satu pada Pilkada Kota Solok bulan November mendatang.

Keseriusan Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal diiringi dengan dukungan parpol untuk maju sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Solok. Hal itu tergambar saat ribuan masyarakat mengantarkan pasangan ini ke Kantor KPU Kota Solok pada 28 Agustus kemarin. Ditambah dengan terbentuknya kelompok-kelompok tim sukses, relawan, laskar-laskar, simpatisan.

Tak mau ketinggalan, pasangan bakal calon kepala daerah lainnya Nofi Candra- Leo Murphy juga tak mau kalah untuk ikut mengadu peruntungan di kota kecil yang hanya mengantongi dua kecamatan, 13 kelurahan, berpenduduk sekitar 57 ribu jiwa tersebut. Mereka pun yakin bakal berhasil menjadi orang nomor satu dalam percaturan politik daerah 27 November mendatang.

Kepastian pasangan Bakal Calon Walikota-Wakil Walikota Solok yang populer dengan sebutan NC-LM ini maju pada Pemilihan Walikota Solok periode 2024-2029, menyusul ketok palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan keputusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang aturan Pilkada Serentak tahun 2024.

Keputusan MK ini, telah memberi peluang bagi partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak meraih kursi di lembaga legislatif dapat mengusung pasangan calon pada Pilkada 2024 asalkan memenuhi syarat.

Atas keputusan MK ini pula, pasangan NC-LM yang semula nyaris terganjal akibat skenario kotak kosong, raut politiknya kembali “berdarah” karena satu partai di Kota Solok, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan) kukuh mengusung pasangan tokoh muda yang menjadi harapan warga kota penghasil Bareh itu.

Namun, harus diingat, menyoal kedua Paslon tersebut dalam hubungannya dengan Kota Solok, yakni dua-duanya memiliki kemelekatan dengan Walikota Solok, Zul Elfian Umar.

Pertama, dengan Nofi Candra, Zul Elfian Umar memiliki hubungan kekerabatan dan sama-sama berasal dari Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Sementara, di satu sisi Ramadhani adalah Wawakonya, dan Nofi Candra adalah “keluarganya”. Apalagi, sejumlah warga Saniang Baka adalah “penguasa ekonomi” di Kota Solok.

Siapa yang akan menjadi sang juara kelak, masyarakat Kota Solok sendiri yang menentukan. Tepat atau tidaknya amanah tersebut diberikan, masyarakat sendiri pula yang bakal merasakan dampaknya. Semoga saja masyarakat dalam pesta demokrasi kepala daerah kali ini tidak salah pilih.

Bagi kalangan aparatur di lingkungan Pemko Solok, baik berstatus PNS, honorer, agaknya tidak mau ikut soal hiruk-pikuknya isu politik kepala daerah, melainkan mereka lebih suka mencari jalan aman, alias netral. Sesungguhnya langkah ini cukup tepat mengingat dinamika politik kada di Kota Solok memang kian tak menentu. Paling tidak, dengan diam, juga tidak memantik kecemburuan sosial bagi balon Pertahanan, berstatus selaku Wawako.

Dengan berprinsip begitu, kalangan aparatur tentunya relatif dapat menghirup udara bebas sampai nantinya kembali tiba rezim kepemimpinan yang baru. Tak hayal, sejumlah kegiatan Walikota Solok Zul Elfian Umar di lapangan, apalagi bersifat diluar kedinasan, akhir-akhir ini mulai tak lagi dihadiri Kepala OPD, para pejabat teras yang biasa loyal. Hingga dalam menunaikan tupoksinya Wako Solok lebih cenderung berjalan sendiri, kecuali hanya oleh ajudan, sespri dan beberapa orang terdekat.

Lebih parah lagi, Wawako, Ramadhani Kirana Putra, semenjak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok, meluncurkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 26 Maret lalu justru seolah para pejabat teras di lingkungan Pemko Solok serempak menjaga jarak dengannya, sampai-sampai Rumah Dinas Wawako di dekat simpang Denpal ikut sepi didatangi pejabat.

Padahal sebelumnya hampir tiap malam, kecuali Sabtu, kediaman dinas orang nomor dua Kota Solok ini selalu sibuk kedatangan tamu tak diundang. Ada-ada saja, Setidaknya pejabat datang untuk sebatas bersilaturrahmi, konsultasi, sebagai wujud loyalitas. Lantas, kemana sekarang mereka para pejabat-pejabat tersebut ?

Pantauan Rakyat Sumbar sepanjang satu bulan terakhir, kerajinan Wali Kota Solok dan Wawako untuk masuk kantor Balai Kota juga terus memudar, konon ini menurut Ajudan disebabkan karena agenda kepala daerah begitu padat di luar. Kalaupun terkadang ada mobil dinas BA 1 P dan BA 2 P tampak terparkir di depan gedung bagonjong, itupun hanya hanya sebentar, tak lebih dari 2 jam. Atau mobilnya terparkir, namun orangnya tak ada.

Sungguh tak bisa dipungkiri, proses pemilu kepala daerah secara langsung cukup membawa pengaruh besar terhadap iklim birokrasi d negeri ini, tanpa terkecuali halnya di lingkungan Pemko Solok.

Apalagi dengan majunya incumbent, turut membuat kalangan aparatur merasa was-was, hingga mereka satu sama lain cenderung mencari kemerdekaan, kebebasan sendiri, seraya berlindung dibalik Undang-undang. Era kebebasan tersebut pun juga cukup mereka nikmati, walau waktunya sesaat.

Sampai-sampai atas-nama menjaga netralitas, agenda kepala daerah secara kedinasan maupun non kedinasan serta-merta tanpa didampingi pimpinan instansi, aparatur terkait. Padahal, meski tersisa hitungan bulan, jelas tanda tangan pimpinan daerah sekarang masih tetap berlaku. Di sejumlah dinas instansi/kantor, jajaran aparatur terlihat lebih fokus pada pekerjaannya.

“Sekaitan menghadapi pesta demokrasi pemilihan calon kepala daerah, kalangan aparatur negara (PNS/Honorer) di lingkungan Pemko Solok harus bersikap netral, tidak boleh memihak,” Demikian kata Setdako Solok menjawab Wartawan, beberapa waktu lalu. (wel)