Isu Pemotongan BOP KPPS Merebak. Aswandi : Masih Dipantau, Belum Ada yang Berani Melapor

Painan, rakyatsumbar.id—Tolak pemotongan Biaya Operasional Penyelenggaran (BOP) PSU DPD-RI, anggota KPPS di Pesisir Selatan mengaku diancam oleh Ketua PPS di wilayah kerjanya.

Salah satu sumber terpercaya menyampaikan kronologis peristiwa pengancaman yang diterimanya kepada awak media ini bahwasanya narasi ancaman itu disampaikan langsung oleh salah satu anggota PPS di nagarinya setelah PSU tepatnya pada, Selasa (16/07/2024).

Dimana ia memprotes atas dilakukannya pemotongan BOP KPPS dari PPS sebesar Rp 500.000 di setiap KPPS.

“Saya tidak menyetujui akan adanya pemotongan BOP itu, makanya keluarlah bahasa ancaman waktu itu,” terangnya.

Ia juga mengaku sempat cek-cok dengan anggota PPS tersebut.

“Petugas PPS mengatakan, jikalau pemotongan itu merka lakukan untuk biaya perjalanan dan juga uang gono-gini, saya tanya balik, kok yang dimakan dana BOP kami, ” tuturnya.

Pada kesempatan itu, anggota PPS dimaksud memberikan ancaman.

“Ingek. Jan kareh bana, ndak ka batamu di Pilkada, (ingat, jangan terlalu banyak protes, Pilkada sebentar lagi, kalau masih mau menjadi KPPS),” tegasnya.

Sementara itu, anggota KPPS lainnya yang namanya tidak mau disebutkan di wilayah itu juga mengakui jikalau ia hanya menerima BOP KPPS sebesar Rp2.700.000.

“Saya terima saja, karena hanya itu jumlah uang yang diberikan oleh PPS kepada kami dan itulah yang kami pergunakan untuk membiayai TPS pada saat PSU,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar dilapangan bahwasanya diduga adanya setoran yang mesti dipenuhi oleh KPPS ke PPS dan selanjutnya diserahkan ke oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan Aswandi ketika dihubungi Senin (22/07/2024) melalui pesan WhatsApp pribadinya menyatakan, terkait dengan pemotongan BOP KPPS yang diduga dilakukan pihak PPS pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap informasi yang berkembang.

“Isu itu kami pantau,” ucapnya singkat.

Terkait dengan adanya informasi yang beredar dengan adanya dugaan setoran dari PPS ke oknum komisioner KPU setempat, ia baru memperoleh informasi dari awak media ini.

“Terkait itu, baru dapat info dari Ferdy. Ambo belum pernah dapat info sebelumnya, ” tambahnya.

Akan tetapi, ia sangat menyayangkan akan beredarnya informasi tersebut, karena hingga saat ini pihaknya belum memperoleh laporan dari KPPS ke KPUD secara resmi.

Sehingga, pihaknya hanya bisa melakukan pemantauan, dan tidak bisa diproses tindaklanjut.

“Disinilah letaknya, sehingga menjadi isu, karena tidak ada yang siap menjadi sumber informasi yang sahih, ” Terangnya.

Ia menjelaskan, dari sisi pengelolaan anggaran di Sekretariat KPU, besaran OP untuk seluruh KPPS adalah Rp3.500.000 setiap TPS, di transfer langsung ke rekening OP setiap PPS, jumlah total per PPS sesuai jumlah TPS setiap Nagari, di serta dengan RAB pengguna dana tersebut.

“Sayang sekali tidak ada yang bersedia menjadi pelapor yang sahih. Padahal jika ada tentu bisa di proses tindak lanjut, bukan cuma di pantau,” ulasnya.

Pada kesempatan itu, ia menghimbau para KPPS untuk memberikan laporan ke pihaknya, mumpung masih trending topik, karena nanti akan fokus ke Pilkada, mengingat Agustus sudah memasuki tahapan Pilkada. (fdr)