Terobosan BPBD Sumbar Perkuat SDM Jitu Pasna Patut Diapresiasi
Pelaporan Pasca Kejadian Bencana di Sumbar Semakin Cepat
Padang, rakyatsumbar.id—Penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) dapat mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Keakuratan data terkait kerusakan dan kerugian dampak bencana sangat diperlukan dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana.
“Terobosan BPBD Sumbar dengan menyiapkan SDM yang menguasai Jitu Pasna dari tingkat kelurahan/nagari/desa patut diapresiasi. Pendataan dampak dan akibat bencana lebih cepat. Sebab keakuratan data dapat diperoleh, karena mereka menguasai kondisi lapangan, dan ikut mengalami bencana yang terjadi di daerahnya masing-masing,” sebut Widyaiswara dari Pusdiklat PB.BNPB, R. Hutomo usai memberikan materi pada peserta Bimbingan Teknis Jitu Pasna Provinsi Sumbar Tahun 2021 Angkatan III di Imelda Hotel, Padang, Kamis (9/9).
Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut sangat dibutuhkan. Adanya SDM yang memiliki kemampuan dalam Jitu Pasna sangat membantu dalam percepatan penanganan pasca bencana, penyaluran bantuan yang dibutuhkan, begitu juga pemulihan pada tahapan rehabilitasi dan rekontruksi.
“Adanya data akurat dari masyarakat yang berada langsung di lokasi bencana sangat membantu penanganan pasca bencana dapat dengan cepat dilaksanakan. Dengan proses verifikasi dan validasi data dari BPBD tentunya penyimpangan dalam penyaluran bantuan semakin berkurang, dan pemulihan pasca bencana menjadi tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi BPBD Sumbar yang rutin mengadakan kegiatan pelatihan atau Bimtek Jitu Pasna. Bahkan ia juga sering terlibat langsung sebagai pemateri dalam berbagai kegiatan yang whorshop kebencanaan di Sumbar.
“Saya ikut memantau imbasnya dari pelatihan penguatan SDM di bidang pendataan kebencanaan yang dilakukan BPBD Sumbar. Kecepatan laporan kebencanaan yang disampaikan, tidak hanya dalam bentuk poto atau dokumentasi bencana, tapi analisa kerusakan dan kerugian dari bencana yang terjadi dengan cepat laporannya diperoleh,” terangnya.
Ia menyebutkan, diantaranya di Kabupaten Agam yang ia ikut masuk dalam group WhatApp tersebut, sehingga dapat memantau langsung perkembangan laporan kebencanaan ada di daerah Agam.
“Saya ada dalam Group WhatApp disana, ada BPBD Kabupaten Agam, dan KSB dan pihak terkait lainnya dalam kebencanaan. Selain koordinasi dalam penanganan kebencanaan, laporan bencana sangat detail dan akurat. Saat terjadi bencana di satu nagari, laporannya langsung masuk, itu disiapkan mereka yang pernah menjadi peserta Bimtek Jitu Pasna,” tambahnya.
Ia menjelaskan, dengan semakin banyak peserta yang mengikuti Bimtek Jitu Pasna di Sumbar, pelaporan pasca kejadian bencana sudah cepat. Tentunya ini juga berdampak dalam penentuan status tanggap darurat cepat.
“Mereka yang sudah pernah mengikuti Bimtek Jitu Pasna tentunya sudah dapat memberikan laporan dengan cepat. Sebab sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang perhitungan akibat, dampak bencana, kerusakan dan kerugian dan data lainnya yang dibutuhkan dalam pelaporan kebencanaan. Sehingga tak perlu menunggu tim dari kabupaten/kota, provinsi atau pusat yang terkendala dengan SDM yang terbatas dan jauhnya akses,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menyebutkan Bimtek Jitu Pasna ini bertujuan untuk mendorong peningkatan validitas data bencana.
“Hasil dari pelatihan ini bukan melahirkan orang-orang yang melakukan evakuasi saat bencana tetapi menciptakan SDM yang memiliki pemahaman cara penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana. Input data sangat penting, terutama bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan. Banyak kesalahan terjadi ketika penanggulangan bencana karena data yang tidak valid,” jelasnya.
Ia berharap setelah pelatihan itu orang-orang yang telah diberikan pemahaman bisa membantu pemerintah dalam penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana. Sehingga data menjadi lebih valid dan terhindar dari manipulasi. Dengan demikian tidak ada lagi personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana tersangkut masalah hukum akibat data yang tidak valid.
“Coba bayangkan, bagaimana saudara kita yang sudah mendedikasikan waktu mereka untuk mengurus penanggulangan bencana. Kemudian malah menjadi bencana bagi mereka karena setelah rehabilitasi dan rekontruksi ternyata mereka berurusan dengan penegak hukum. Masalahnya karena data yang tidak valid, tidak jernih,” ungkapnya. (mul)
About Post Author
