Solok, rakyatsumbar.id — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung melihat dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok. Didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Gibran meninjau kondisi warga dan sejumlah infrastruktur yang rusak di kawasan Arosuka, Jumat (25/09/2026).
Kunjungan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi dan bantuan darurat.
Gibran meminta seluruh kebutuhan warga segera dipenuhi, mulai dari pencarian korban yang masih hilang, logistik, air bersih, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan kelompok rentan. Pendataan warga terdampak juga diminta dipercepat agar seluruh kebutuhan penanganan dapat dihitung secara akurat.
Perhatian juga diarahkan pada beban ekonomi korban bencana. Gibran meminta pemerintah daerah mendata warga yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara. Data tersebut akan menjadi dasar pemberian keringanan melalui skema restrukturisasi.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Pemulihan sektor pertanian juga menjadi perhatian. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah penting bagi produksi pangan Sumbar, terutama padi dan bawang. Karena itu, lahan pertanian yang tertimbun dan rusak akibat banjir bandang harus segera dipulihkan agar petani dapat kembali berproduksi.
Di sisi lain, pemerintah diminta memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Gibran juga menekankan kebutuhan air bersih untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana. Untuk jangka panjang, pemerintah didorong mempercepat normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari mitigasi.
Seluruh rencana pemulihan diminta dituangkan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), termasuk kajian relokasi bangunan di kawasan rawan.
Dalam pembangunan hunian tetap, Gibran mengingatkan lokasi harus aman dari ancaman bencana, namun tidak boleh terlalu jauh dari kehidupan warga sebelumnya. Kedekatan dengan sumber mata pencaharian menjadi pertimbangan penting agar masyarakat tidak kehilangan penghidupan setelah direlokasi.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu pekerjaan mendesak. Curah hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Sumbar membuat ancaman bencana susulan harus diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang,” kata Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai. Kayu tumbang dan material lain yang berpotensi menyumbat aliran air diminta segera dibersihkan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana dan komunitas pencinta alam. BNPB turut mendukung dengan peralatan, termasuk chainsaw.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi penanganan bencana di Solok. Operasi pencarian terhadap satu warga yang masih hilang terus dilakukan hingga hari ketujuh dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait. Bantuan dasar bagi pengungsi juga terus disalurkan.
Untuk warga dengan rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Sementara bantuan rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi Senin (21/9) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian.
Satu warga mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak, dengan sebagian mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga maupun lokasi pengungsian.
Kerusakan juga terjadi pada enam gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering dan puluhan rumah warga. Kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp300 miliar. Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Tahap berikutnya akan diarahkan pada pemulihan. Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga sabo dam, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan pertanian, perbaikan fasilitas pelayanan publik, rumah warga, rumah ibadah, jembatan serta kendaraan dinas. Total kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar. (edg)