Nusa Dua, rakyatsumbar.id – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai tekanan global terhadap industri kelapa sawit tidak hanya berdampak pada sektor perkebunan, tetapi juga mengancam kehidupan jutaan petani kecil di negara berkembang. Karena itu, dia meminta penerapan standar uji tuntas (due diligence) secara adil dan setara kepada seluruh pihak.
“Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” tegas Arif Havas saat menyampaikan special address dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Arif mengingatkan, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat bergantung pada kontribusi petani kecil. Berdasarkan estimasi UNCTAD, sekitar 7 juta petani kecil di dunia mengusahakan perkebunan sawit dan memasok sekitar 40 persen produksi minyak sawit global.
Di Indonesia, petani kecil mengelola lebih dari 40 persen total areal perkebunan sawit. Hampir 3 juta pekebun menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. Sementara di Malaysia terdapat sekitar 500 ribu petani kecil. Di Nigeria, kontribusi mereka bahkan mencapai lebih dari 80 persen produksi sawit. Adapun di Kolombia, tiga dari empat produsen sawit merupakan pekebun skala kecil.
Menurut Arif, industri sawit saat ini menghadapi tekanan dari berbagai arah. Dia mengidentifikasi empat instrumen yang digunakan untuk membatasi industri tersebut, yakni tarif, regulasi, kebijakan keuangan, dan pembentukan narasi negatif.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah penerapan persyaratan pembiayaan oleh sejumlah bank besar Eropa. Lembaga keuangan tersebut dinilai menerapkan standar yang sangat ketat terhadap pelaku usaha sawit, tetapi tidak menunjukkan standar serupa ketika membiayai industri persenjataan.
Mengutip laporan koalisi organisasi masyarakat sipil, Arif menyebut sejumlah bank yang membatasi pembiayaan sektor sawit justru menyalurkan dana hingga miliaran dolar kepada produsen senjata.
“Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, petani sawit kini menghadapi tuntutan pembuktian yang semakin kompleks. Mereka harus menyediakan data ketertelusuran, geolokasi lahan, hingga dokumen legalitas untuk memastikan kebunnya tidak terkait deforestasi.
Ketidakmampuan memenuhi persyaratan tersebut berpotensi membuat produk mereka ditolak pasar. Bahkan, akses terhadap pembiayaan juga bisa tertutup.
Sebaliknya, menurut Arif, pembiayaan terhadap industri persenjataan lebih banyak bertumpu pada aspek kelayakan kredit dan kemampuan membayar pinjaman. Dampak lingkungan maupun konsekuensi penggunaan produk senjata tidak mendapatkan perhatian yang sebanding.
Arif juga menyoroti hubungan antara pendanaan publik Eropa, aktivitas organisasi nonpemerintah (LSM), dan proses pembentukan regulasi. Dia menyebut sejumlah LSM yang aktif mengampanyekan penolakan terhadap sawit menerima pendanaan publik Eropa sekaligus melakukan lobi kepada regulator.
“Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria,” katanya.
Selain itu, Arif membandingkan ketatnya kewajiban pelaporan terhadap sektor sawit dengan emisi dari aktivitas militer dunia. Dia menyebut emisi militer diperkirakan mencapai sekitar 5,5 persen dari total emisi global, tetapi belum memiliki kewajiban pelaporan yang setara.
“Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarenya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun,” ujarnya.
Arif menegaskan, prinsip uji tuntas seharusnya diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya dibebankan kepada petani dan pelaku industri sawit. Bank harus bertanggung jawab atas portofolio pembiayaannya, organisasi kampanye atas sumber pendanaannya, serta regulator atas kebijakan dan pengecualian yang diterapkan.
“Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi,” ujarnya. (*)