Padang, rakyatsumbar.id – Kasus gagalnya keberangkatan 105 jamaah Umrah asal Pasaman Barat menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat.
Seluruh jamaah yang sempat telantar di Jakarta tersebut kini telah kembali ke Pasaman Barat. Kemenhaj pun mengingatkan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi agar tidak menampung jemaah travel ilegal dengan mekanisme yang melanggar ketentuan.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki mengatakan, penanganan kasus tersebut dilakukan melalui dua ranah, yakni administrasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah serta proses hukum perdata dan pidana.
Untuk persoalan administrasi PPIU yang digunakan SUKA Travel, penanganannya telah dilakukan tim pusat dan kini masih menunggu hasil verifikasi.
“Untuk administrasi PPIU yang digunakan SUKA travel, itu sudah ditangani oleh tim pusat dan kita masih menunggu hasil verifikasi untuk mengetahui tingkat kesalahan yang bersangkutan,” kata Rifki, Kamis (12/11).
Ia menjelaskan, SUKA Travel sebelumnya telah dinyatakan tidak aktif atau diblokir secara administratif sehingga tidak diperbolehkan lagi memberangkatkan jemaah umrah. Namun, travel tersebut diduga masih memberangkatkan jemaah dengan menggunakan sistem informasi dan administrasi milik PPIU lain.
“Untuk Sukatravel, dari awal sudah dinyatakan tidak aktif, artinya sudah diblokir untuk melakukan perjalanan ibadah umrah, hanya saja yang bersangkutan masih nekat dan memakai sistem PPIU lain,” ujarnya.
Rifki menegaskan, PPIU resmi tidak boleh membantu operasional travel tidak berizin dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan. Jika bersedia menampung atau mengambil alih jemaah, PPIU tersebut harus bertanggung jawab penuh terhadap seluruh penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, bukan sekadar meminjamkan sistem administrasi.
“Kalau seandainya akan ditampung jemaahnya, maka harus ditampung secara penuh dengan tanggung jawab penuh menjadi jemaah PPIU yang bersangkutan, bukan sekadar penumpang,” tuturnya.
Selain itu, Kemenhaj juga mengingatkan travel ilegal lainnya agar tidak memberangkatkan jemaah sebelum seluruh persyaratan administrasi dipenuhi. Bahkan, keberangkatan jemaah yang dijadwalkan pada 17 November mendatang diminta dibatalkan apabila biro perjalanan tersebut belum melengkapi administrasi.
“Pihak travel yang belum memiliki izin atau non-PPIU diminta tidak memberangkatkan jemaah sebelum mengantongi izin resmi dan menjalin kerja sama sesuai prosedur dengan PPIU berizin,” tambahnya.
Tak hanya kepada penyelenggara travel, Rifki juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti memilih biro perjalanan umrah. Calon jemaah diminta tidak hanya mempertimbangkan sosok pemilik travel maupun pembimbing ibadah, tetapi juga memastikan legalitas dan tanggung jawab penyelenggaranya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk cerdas bertanya kepada pihak yang bisa memberikan informasi dan pertanggungjawaban mengenai PPIU yang akan mereka gunakan, apakah sudah berizin atau belum,” jelasnya.
Untuk memastikan legalitas biro perjalanan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Haji Pintar atau Satu Haji. Melalui aplikasi tersebut, calon jemaah bisa mencari nama PPIU dan memastikan apakah penyelenggara yang dipilih telah terdaftar secara resmi.
“Kalau tidak terdaftar, sebaiknya masyarakat tidak menggunakan PPIU itu. Masyarakat juga bisa bertanya langsung kepada pihak Kemenhaj apakah penyelenggara yang akan digunakan sudah benar-benar berizin,” tutupnya.
Sebelumnya, sebanyak 105 jamaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 103 jamaah dan dua mutawif gagal berangkat ke Tanah Suci setelah diduga biro perjalanan yang memberangkatkan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban operasional.
Rombongan tersebut diberangkatkan oleh PT Sultan Khatulistiwa Indonesia (SUKA Travel). Mereka masuk Asrama Haji Padang pada 3 November 2026 dan dijadwalkan terbang menuju Arab Saudi pada 4 November melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
Namun, hingga 5 November, keberangkatan tak kunjung terlaksana dan para jemaah justru telantar di Jakarta sebelum akhirnya kembali ke Pasaman Barat. Rifki berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar memastikan legalitas travel sebelum menyetorkan biaya perjalanan umrah. (edg)