Padang, rakyatsumbar.id— Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Menteri Keuangan (Menkue) RI Purbaya Yudhi Sadewa yang dikaitkan dengan rencana pemindahan sistem pembayaran gaji atau payroll ASN/PNS dan PPPK dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Mahyeldi menilai kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pemerintah daerah, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan BPD yang selama ini menjadi salah satu penggerak perekonomian di daerah.
Pernyataan keras itu disampaikan Mahyeldi saat berpidato dalam kegiatan Nagari Mabit Chapter 2 di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jumat (04/09/2026) malam.
Bahkan, Mahyeldi secara terbuka meminta agar Menteri Keuangan diganti apabila kebijakan yang dinilainya merugikan daerah tersebut tetap dipaksakan.
“Kebijakan Menteri Keuangan sangat merugikan daerah. Oleh karena itu Menteri Keuangan RI diganti saja,” tegas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, pemindahan payroll ASN dari BPD ke bank Himbara merupakan langkah yang perlu dikaji secara serius karena dapat mengurangi sumber dana murah BPD sekaligus melemahkan kemampuan bank daerah dalam menjalankan fungsi intermediasi.
Ia mengaku telah menghubungi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 untuk membahas persoalan tersebut.
“Ini langkah yang kurang tepat. Saya sudah menelepon Gubernur Kaltim. Jika Menteri Keuangan tetap memaksakan, maka akan memiskinkan daerah dan secara terang-terangan mematikan bank daerah,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi mendorong agar persoalan tersebut dibawa ke Komisi II DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Ia juga menyebut akan ada pertemuan antar pimpinan bank pembangunan daerah guna menyikapi rencana tersebut.
“Kita meminta hal ini dibicarakan dengan Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti. Selain itu, akan dilakukan pertemuan pimpinan bank-bank daerah untuk menindaklanjuti ini,” katanya.
Kebijakan Pusat tak Berpihak ke Daerah
Mahyeldi juga menilai kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi ekonomi lokal yang membutuhkan dukungan melalui kebijakan fiskal dan perbankan yang tepat.
Ia menyebut sejumlah ekonom juga telah memberikan kritik terhadap kebijakan Menteri Keuangan tersebut.
“Ekonom telah mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan ini, apalagi daerah juga memiliki potensi lokal dalam menggerakkan ekonominya,” jelasnya.
Gubernur Sumbar dua periode itu menilai kebijakan pemerintah pusat saat ini cenderung belum menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan daerah.
“Saya kira sekarang ini kebijakan yang dilakukan Menteri Keuangan tidak berpihak kepada daerah,” ungkap Mahyeldi.
Soroti Pinjaman ke PT SMI
Mahyeldi juga menyinggung kebijakan pembiayaan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah daerah harus mengakses pembiayaan dalam bentuk pinjaman apabila pemerintah pusat memiliki kemampuan fiskal untuk memberikan dukungan secara langsung.
“Saya melihat pusat mau berdagang dengan daerah, dengan cara peminjaman kepada PT SMI. Jika pusat punya uang, kenapa tidak memberikan secara langsung kepada daerah. Seharusnya, negara kesatuan memberikan dukungan kepada daerah, tidak memberikan hutang,” tegasnya.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah saat ini membutuhkan ruang fiskal dan berbagai inovasi pembiayaan untuk menjalankan pembangunan. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah.
BPD Terancam Kehilangan Dana Murah
Kekhawatiran terhadap rencana pemindahan payroll ASN tidak hanya datang dari sisi pemerintah daerah. Dari perspektif perbankan, berkurangnya rekening payroll ASN berpotensi mengurangi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan BPD.
Jika dana murah berkurang secara signifikan, likuiditas BPD dapat ikut tertekan dan kemampuan bank daerah dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat serta pelaku usaha di daerah berpotensi ikut terdampak.
Pemindahan payroll juga dikhawatirkan memengaruhi kredit ASN yang selama ini pembayaran angsurannya terintegrasi dengan rekening gaji. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).
Dampak lanjutannya dapat merembet ke kinerja BPD, mulai dari penurunan bisnis dan laba hingga berkurangnya dividen yang diterima pemerintah daerah.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, kontribusi BPD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpotensi ikut menurun. (edg)