Padangpanjang, rakyatsumbar.id — Pemerintah Kota Padangpanjang kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, kota Serambi Mekah itu masuk sebagai daerah terbaik dalam tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumatera Barat.
Capaian tersebut ditandai dengan diraihnya indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen dan menempatkan Padangpanjang pada peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumbar Sudarminto Eko Putra kepada Wali Kota Hendri Arnis didampingi Ketua DPRD Imbral di Kantor BPK Sumbar, Jumat (29/05/2026).
Sudarminto menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemko Padangpanjang dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah selama satu dekade terakhir.
“Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Padangpanjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Sementara itu, Wali Kota Padangpanjang Hendri mengungkapkan rasa syukur atas raihan WTP ke-10 tersebut. Ia menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD serta OPD yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-10 ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional. Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Hendri menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, hingga seluruh OPD yang telah bekerja maksimal dalam memastikan laporan keuangan tersusun sesuai ketentuan.
Senada dengan itu, Kepala BPKD Zia Ul Fikri menyebut capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
“Keberhasilan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. (ned)