Padang, rakyatsumbar.id — Pemerintah Kabupaten Padangpariaman kembali meraih dua penghargaan atas kinerja dan komitmennya dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Seperti terungkap saat ajang transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Pada ETPD Partnership Gathering 2026 yang digelar Bank Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (25/09/2026).
Dua penghargaan tersebut masing-masing Terbaik 1 Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026 dan Terbaik 2 Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padangpariaman, M. Fadhly, S.AP., MM, di Ballroom Hotel Mercure Padang.
ETPD Partnership Gathering 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Nagari, OJK, jajaran Kepala Cabang Bank Nagari se-Indonesia, Direktur IPDN Sumatera Barat, serta para Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya sebagai keynote speaker, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, penguatan fiskal dan transformasi digital daerah membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan.
Dalam ekosistem tersebut, Bank Indonesia berperan dalam mendorong pengembangan transaksi digital daerah, sementara Bank Nagari menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan dan mengembangkan kanal pembayaran serta mendukung implementasi transaksi digital.
Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis mengapresiasi capaian yang diraih BPKD beserta seluruh tim yang terus melakukan pembenahan dan inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Selamat atas upaya-upaya BPKD Padangpariaman bersama tim kerja di BPKD yang terus melakukan perbaikan-perbaikan di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim BPKD dalam membangun digitalisasi. Digitalisasi adalah program unggulan kita dan ini harus ditingkatkan terus,” ujar Bupati.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin digital mulai menunjukkan hasil.
Bagi Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam proses pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPKD Padangpariaman M. Fadhly menjelaskan, capaian tersebut merupakan bagian dari proses panjang transformasi transaksi pemerintah daerah, dari pola tunai menuju non-tunai, kemudian berkembang ke sistem pembayaran digital yang semakin terintegrasi.
“Sejak bulan Januari tahun 2026, kita terus melakukan dan mengembangkan inovasi layanan yang mengurangi tatap muka. Oleh sebab itu, layanan digital adalah solusi yang paling tepat untuk diterapkan. BPKD Padang Pariaman menyiapkan kanal pembayaran secara digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Transformasi tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi, di antaranya PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, hingga GASPOL PBB.
Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemanfaatan QRIS dan Virtual Account (VA) terus diperluas. Saat ini, sekitar 600 kolektor PBB telah menggunakan pembayaran PBB melalui QRIS.
Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada level sistem atau aplikasi, tetapi mulai diterapkan hingga lini pelayanan di lapangan.
Sementara melalui e-PAD, BPKD mengembangkan digitalisasi yang tidak hanya menyentuh aspek pembayaran, tetapi juga pengelolaan data pendapatan, pencatatan, hingga monitoring. Dengan demikian, digitalisasi diarahkan untuk membangun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih terukur dan terintegrasi.
M. Fadhly menegaskan, dua penghargaan yang diterima Padangpariaman bukanlah titik akhir, melainkan apresiasi terhadap proses transformasi yang masih terus dikembangkan.
Dibawah kepemimpinannya, BPKD mengarahkan digitalisasi tidak sekadar untuk mengubah cara pembayaran, tetapi juga untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat kualitas data dan monitoring, serta menghadirkan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat. (ris)