Padang, rakyatsumbar.id — Dibalik berbagai capaian pembangunan yang telah ditorehkan, Kota Padang masih menghadapi sejumlah persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Risiko bencana, banjir, hingga penataan lingkungan perkotaan menjadi tantangan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan jangka pendek.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Padang, Ustad H. Muharlion, S.Pd., dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Jumat (07/08/2026), di ruang sidang utama DPRD Kota Padang.
Menurut Muharlion, tantangan yang dihadapi Kota Padang tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai hambatan pembangunan.
Sebaliknya, berbagai persoalan tersebut harus ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan kebijakan tepat, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen yang berkelanjutan.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah memperkuat ketahanan Kota Padang dalam menghadapi bencana.
Sebagai kota yang berada di kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah harus terus diperkuat.
Muharlion menilai mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Penataan ruang berbasis risiko, ketersediaan jalur dan tempat evakuasi, sistem peringatan dini yang andal, hingga peningkatan kapasitas masyarakat harus berjalan secara bersamaan.
“Mitigasi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui penataan ruang yang berbasis risiko, penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang memadai, sistem peringatan dini yang andal serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman bencana yang terjadi sebelumnya menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan secara sporadis. Ia menyebut, pada 2025 Kota Padang pernah dilanda banjir bandang yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.
Kondisi serupa kembali terjadi beberapa hari sebelum rapat paripurna, ketika banjir membuat sejumlah kawasan kembali mengalami gangguan.
“Pada tahun 2025 telah terjadi bencana banjir bandang yang membuat Kota Padang lumpuh dan empat hari lalu kembali lagi terjadi banjir yang membuat beberapa kawasan di Kota Padang lumpuh,” kata Muharlion.
Di tengah situasi tersebut, ia mengapresiasi koordinasi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan pascabencana.
“Alhamdulillah berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Padang bisa segera dilakukan tindakan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan trauma healing,” ujarnya.
Selain persoalan kebencanaan, pengendalian banjir dan penataan lingkungan perkotaan juga menjadi pekerjaan besar yang harus segera diperkuat.
Muharlion menilai masih terjadinya banjir di sejumlah kawasan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan sekaligus pemeliharaan sistem drainase.
Upaya tersebut harus dibarengi dengan normalisasi sungai, perlindungan daerah resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar menghasilkan solusi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Bagi DPRD Kota Padang, persoalan banjir tidak cukup dijawab dengan penanganan ketika air sudah menggenangi permukiman.
Dibutuhkan langkah yang lebih menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga akar persoalan dapat ditangani dan risiko banjir dapat ditekan.
Momentum HJK Padang ke-357, kata Muharlion, menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pembangunan kota sekaligus memetakan pekerjaan rumah yang masih menanti.
Berbagai capaian yang telah diraih harus menjadi modal untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, peringatan hari jadi kota tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Padang yang semakin tangguh, aman, tertata, dan mampu menghadapi tantangan perkotaan di masa mendatang. (edg)