Jakarta, Rakyat Sumbar— Keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada pangan hanya dalam waktu satu tahun pada 2025 menjadi tonggak sejarah baru sektor pertanian nasional. Capaian tersebut diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, pada 7 Januari 2026 lalu.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut capaian itu jauh melampaui target awal pemerintah yang semula dipatok selama empat tahun. Hal itu disampaikannya saat berdialog dengan puluhan pimpinan media di bawah payung Jawa Pos Group, di kediamannya di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).
“Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja keras, keberanian mengambil keputusan besar, dan perubahan sistem secara menyeluruh,” ujar Amran.
Keberhasilan swasembada pangan 2025 tercermin dari lonjakan produksi beras nasional yang mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan produksi tahun 2024. Kenaikan itu menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi sepanjang 2025. Organisasi Pangan Dunia (FAO) bahkan memprediksi capaian tersebut sebagai rekor tertinggi Indonesia sepanjang sejarah.
Amran menegaskan, keberhasilan ini merupakan buah dari transformasi radikal di tubuh Kementerian Pertanian dengan pendekatan kerja cepat atau “gaspol”. Salah satu langkah utama adalah deregulasi besar-besaran dengan memangkas birokrasi berbelit.
“Kami mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian yang menghambat. Bahkan, 15 Permentan kami sederhanakan menjadi satu aturan agar investasi dan hilirisasi bisa bergerak cepat,” ungkapnya.
Selain deregulasi, pembenahan internal juga dilakukan melalui penerapan sistem meritokrasi ketat. Sepanjang periode tersebut, Kementan melakukan mutasi, demosi, hingga pemecatan terhadap 192 pejabat yang dinilai tidak berkinerja baik atau bermasalah.
“Saya butuh orang yang mau berubah. Kalau usahanya satu, kita dorong jadi lima supaya target bisa melompat tinggi,” tegas Amran.
Pengawasan eksternal pun diperketat dengan menggandeng Satgas Pangan Polri guna memberantas mafia pangan. Sepanjang 2024 hingga 2025, Satgas Pangan menindak 92 kasus, terdiri dari 46 kasus beras dan 27 kasus pupuk, serta menetapkan 76 tersangka. Selain itu, izin 2.229 pengecer dan distributor pupuk yang terbukti nakal dicabut demi menjamin keadilan distribusi bagi petani.
Seiring keberhasilan swasembada pangan, pemerintah kini menyiapkan langkah lanjutan berupa proyek besar hilirisasi pertanian. Menurut Amran, swasembada bukanlah garis akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
“Pada waktu yang sama, kita lakukan hilirisasi produk yang diminati dunia, seperti kopi, kakao, kelapa, sawit, dan komoditas strategis lainnya,” jelasnya.
Tak hanya hilirisasi pangan olahan, Kementan juga mendorong transformasi pangan menjadi energi. Produksi biofuel berbasis kelapa sawit akan ditingkatkan melalui penerapan bahan bakar solar B50.
“Sebanyak 5,3 juta ton minyak sawit akan kita olah menjadi solar,” kata Amran.
Kebijakan B50 ini dinilai sebagai lompatan besar setelah sebelumnya Indonesia menerapkan B40. Selain menekan impor solar, kebijakan tersebut diyakini akan meningkatkan harga Crude Palm Oil (CPO) dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit.
“Harga CPO pasti naik. Petani sejahtera, kita punya energi terbarukan atau green energy. Ini sangat baik untuk Indonesia,” ujarnya.
Untuk memastikan agenda besar tersebut berjalan konsisten, Amran meminta dukungan penuh dari media massa. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan, menyampaikan capaian, sekaligus memotret potensi besar pertanian Indonesia ke publik.
“Kami butuh media untuk bersama-sama mengawal kedaulatan pangan dan masa depan pertanian nasional,” tutupnya.(*)