Nusa Dua, rakyatsumbar.id – Pemerintah mendorong transformasi industri kelapa sawit nasional melalui penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan teknologi dan inovasi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama industri sawit global sekaligus menopang ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, kelapa sawit memiliki posisi strategis yang jauh melampaui perannya sebagai komoditas ekspor.
Industri ini menjadi salah satu penopang ketahanan nasional, mendukung transisi energi, serta memberikan penghidupan bagi jutaan pekerja dan masyarakat di kawasan perkebunan.
Hal tersebut disampaikan Rachmat dalam sambutannya di Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Menurut Rachmat, Indonesia perlu mengubah arah industri sawit dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi produsen berbagai produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi.
Pemerintah mendorong pengembangan produk hilir, mulai dari bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF), biofuel, produk oleokimia, hingga manufaktur hijau.
Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas sawit, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Inovasi merupakan strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional,” ujar Rachmat.
Selain hilirisasi, pemerintah juga menempatkan peningkatan produktivitas sebagai agenda penting dalam transformasi industri sawit. Peningkatan produksi harus dilakukan tanpa terus bergantung pada perluasan lahan perkebunan.
Penggunaan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pemanfaatan perangkat digital menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga mendorong penguatan sistem verifikasi digital dan pelacakan rantai pasok secara real time guna meningkatkan transparansi industri.
Rachmat menegaskan, pengembangan industri sawit harus berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, sementara perlindungan terhadap petani kecil dan pekerja perkebunan harus menjadi bagian dari strategi ketahanan industri.
Menurut dia, petani dan pekerja perkebunan berhak mendapatkan penghasilan yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas.
Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, petani, pekerja, konsumen, hingga masyarakat sipil.
Rachmat menyebut, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan kebijakan dan pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan yang jelas, penegakan aturan yang konsisten, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Sementara sektor swasta diharapkan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, dan berinvestasi dalam inovasi.
Rachmat menilai, keberlanjutan bukan sekadar pilihan atau kewajiban perusahaan, melainkan fondasi bagi daya saing industri dalam jangka panjang.
Melalui transformasi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai produsen utama minyak sawit dunia, tetapi juga menjadi kekuatan global dalam pengembangan industri hilir, teknologi, dan produk sawit berkelanjutan. Dengan demikian, industri sawit dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi ketahanan pangan, energi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)