Bukittinggi, rakyatsumbar.id – Terbukti melanggar aturan disiplin kepegawaian, oknum ASN Bukittinggi dengan inisal F, resmi diberhentikan. Ia juga menyatakan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, tidak terlibat dalam praktik dugaan penipuan yang ia lakukan.
Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut diserahkan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kepada yang bersangkutan, Jumat (13/11/2026).
SK pemberhentian diserahkan oleh Kepala BKPSDM Kota Bukittinggi, Indra Hartati, didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, M. Idris serta Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Kinerja dan Penghargaan, Yessi Agustin.
Saat dikonfirmasi awak media, Indra Hartati menjelaskan, pemberhentian terhadap ASN tersebut telah melalui tahapan pemeriksaan dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, yang bersangkutan sudah cukup lama tidak masuk kerja tanpa keterangan. Kondisi tersebut kemudian diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kami telah melakukan pemeriksaan dengan membentuk tim pemeriksa. Seluruh prosedur juga sudah dilalui. Hari ini Surat Keputusan pemberhentian telah diserahkan kepada yang bersangkutan,” ujar Indra.
Dalam keputusan Wali Kota Bukittinggi tersebut, F diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
Indra menjelaskan, SK pemberhentian mulai berlaku setelah 15 hari kerja sejak diterima oleh yang bersangkutan. Apabila tidak menerima keputusan tersebut, F memiliki hak untuk mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN di Jakarta sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, oknum ASN yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dengan modus modal pemasok bahan Makanan Bergizi Gratis (MBG) itu, dinilai melakukan pelanggaran berat atas aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait disiplin pegawai. Ia diketahui tidak masuk kerja sejak beberapa bulan terakhir.
Dengan tidak masuk kerja selama berbulan-bulan tersebut, “F” melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hukuman pemberhentian sebagai PNS.
“SK pemberhentian yang bersangkutan telah kita serahkan hari ini. Sesuai aturan, yang bersangkutan juga berhak mengajukan banding dengan tenggat waktu 15 hari kerja,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, Jumat (13/11/2026).
Saat menerima SK pemberhentian, F juga menyatakan bahwa Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias sama sekali tidak terlibat dalam dugaan penipuan yang Ia lakukan.
“Yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan Bapak Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias dalam tindakan yang ia lakukan di luar kedinasan. Jadi, sudah jelas, Wali Kota tidak terlibat apa-apa. F juga sudah diberhentikan karena melanggar aturan disiplin pegawai,” pungkasnya. (rn)