Padang, Rakyat Sumbar-Relokasi pengungsi banjir bandang di Padang kembali menemui jalan terjal. Warga Pauh, salah satu kelompok terdampak terbesar, kompak menolak dipindahkan ke hunian sementara (Huntara) yang disiapkan Pemerintah Kota Padang di Lubuk Buaya. Mereka beralasan lokasi itu terlalu jauh dari pusat aktivitas harian dan wilayah asal mereka.
Penolakan ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Padang. Ketua DPRD, Muharlion, turun langsung meninjau Huntara Lubuk Buaya. Dari kunjungan itu, ia memastikan fasilitas yang disiapkan pemerintah sebenarnya memadai. “Kapasitasnya cukup, ada sekitar 80 kamar. Namun bagi Warga Pauh, persoalannya bukan soal fasilitas, tapi jarak,” ujar Muharlion.
Warga Pauh menyebut relokasi ke Koto Tangah akan menyulitkan mereka melanjutkan pekerjaan dan aktivitas ekonomi. “Kami ingin tetap berada dekat tempat kami biasa bekerja. Kalau terlalu jauh, makin susah kami mencari nafkah,” kata seorang warga yang menolak pindah. Keberatan itu membuat mereka memilih bertahan di lokasi pengungsian sementara di sekitar Pauh.
Dengan kondisi tersebut, Pemko Padang mengalihkan prioritas pemanfaatan Huntara Lubuk Buaya untuk warga Koto Tangah dan Kuranji yang domisilinya lebih dekat. Muharlion menilai langkah ini realistis sembari pemerintah mencari solusi yang lebih cocok untuk Warga Pauh. “Aspirasi mereka harus kita dengar. Relokasi tidak boleh mengganggu mobilitas warga,” ujarnya.
DPRD mencatat kebutuhan utama Warga Pauh adalah hunian yang tak jauh dari tempat aktivitas dan jaringan sosial mereka. Menjawab kebutuhan itu, sejumlah tokoh masyarakat mengusulkan alternatif, mulai dari pemanfaatan Rusunawa Unand hingga beberapa titik kosong di sekitar Pauh. Semua opsi kini dibahas intensif.
Menurut Muharlion, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru memaksa warga pindah tanpa kepastian lokasi yang sesuai. “Kita butuh lokasi aman, layak, dan tetap dekat dengan Pauh. Itu prioritas,” katanya. Ia berharap proses penentuan lokasi baru tidak memakan waktu lama agar warga segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih manusiawi.
Pembahasan relokasi berlangsung paralel dengan upaya penanganan pascabencana lainnya. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan hunian sementara dengan kondisi geografis dan aksesibilitas tiap wilayah terdampak. “Yang kita jaga adalah kegiatan ekonomi warga tidak lumpuh akibat perpindahan,” kata Muharlion menegaskan.
Di tengah dinamika tersebut, DPRD dan Pemko Padang memastikan komitmen mereka untuk mempercepat pemulihan sosial. Langkah mencari lokasi Huntara di sekitar Pauh dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada kebutuhan riil warga terdampak. “Kami ingin hak-hak warga Pauh terpenuhi. Itu tugas kita,” tutup Ketua DPRD.(Edg)