Padang, Rakyat Sumbar — Sampah yang selama ini dianggap sebagai persoalan lingkungan ternyata menyimpan potensi ekonomi bernilai besar. Mulai dari kemasan plastik, limbah pertanian hingga sisa hasil panen, semuanya bisa menjadi sumber ekonomi baru jika dikelola dengan inovasi dan teknologi.
Persoalan sekaligus peluang itulah yang menjadi sorotan dalam Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas (Unand) di Convention Hall Unand, Padang, Kamis (5/11/2026).
Menariknya, di tengah kondisi darurat sampah nasional, Kota Padang justru mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari total timbulan sampah sekitar 669 ton per hari, tingkat pengelolaannya disebut telah mencapai 98,94 persen.
Apresiasi tersebut disampaikan Dr. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., MSD, dari Kementerian Lingkungan Hidup, saat tampil sebagai pembicara utama (keynote speaker) dengan materi mengenai arah kebijakan nasional ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ia mengungkapkan, timbulan sampah nasional pada 2026 mencapai sekitar 52,7 juta ton per tahun atau setara 144.575 ton per hari. Namun, sampah yang baru terkelola sekitar 25 persen.
“Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada Kota Padang yang memiliki timbulan sampah 669 ton per hari dan sudah berhasil mengelola sampahnya 98,94 persen,” ungkap Rosa.
Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan tanggung jawab bersama, termasuk produsen yang menghasilkan produk dengan kemasan sekali pakai.
Melalui revisi peraturan Menteri Lingkungan Hidup, pemerintah memperkenalkan konsep Producer Responsibility Organization (PRO), yakni organisasi bentukan produsen yang menghimpun iuran untuk mendukung penarikan kembali kemasan produk.
Kebijakan tersebut juga memperluas kewajiban kepada importir sebagai penerapan prinsip polluter pays principle atau pencemar membayar.
Rosa menegaskan, produsen tidak cukup hanya menjual produk. Mereka juga harus bertanggung jawab menarik kembali kemasan yang dihasilkan dan merancang ulang kemasan agar dapat didaur ulang.
Ia mencontohkan kemasan makanan dan minuman yang setelah digunakan berakhir menjadi sampah. Karena itu, desain kemasan harus diperbaiki agar tidak terus menambah beban lingkungan.
Di sisi lain, masyarakat juga didorong terlibat melalui gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan tersebut harus dimulai dari rumah tangga, desa, nagari hingga lingkungan kampus.
Rosa bahkan mengajak Unand menerapkan gerakan tersebut secara nyata melalui penguatan konsep green campus.
“Kalau sampahnya belum tertib, kita tidak bisa bicara green campus,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengelolaan sampah, pengomposan, dan bank sampah menjadi bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu, pengelolaan lingkungan tidak hanya menghasilkan kawasan bersih, tetapi juga membuka sumber pendapatan masyarakat.
Peluang ekonomi dari sektor ini terbilang besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi pengelolaan sampah mencapai Rp327,7 triliun. Peluang tersebut terbuka bagi kemitraan swasta dan pembiayaan hijau sekaligus menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs).
Namun, Rosa mengingatkan bahwa pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy bukan satu-satunya solusi. Pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, daur ulang, pengomposan, dan pemanfaatan RDF tetap menjadi tulang punggung pengelolaan sampah, terutama di desa dan kota kecil.
Limbah Pertanian Jangan Dibakar
Selain sampah perkotaan, Rosa juga menyoroti potensi ekonomi dari pengelolaan biomassa dan limbah pertanian.
Ia mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius. Data Kementerian Kehutanan melalui Sipongi mencatat luas karhutla pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004 hektare, meningkat sekitar 69 persen.
Padahal, sisa panen dan biomassa yang selama ini kerap dibakar dapat diolah menjadi kompos, pakan ternak, briket, hingga biochar.
Menurutnya, pembukaan lahan tanpa bakar bukan sekadar kewajiban menjaga lingkungan, melainkan juga peluang menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Ia turut mengingatkan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Kerusakan kawasan hulu menjadi peringatan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Perlu Kolaborasi dari Hulu ke Hilir
Seminar nasional ini juga menghadirkan Guru Besar Ekonomi Pembangunan Unand sekaligus Komisaris Utama PT Semen Padang, Prof. Dr. Werry Darta Taifur, yang membahas peran industri dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular dan pembangunan hijau di daerah.
Narasumber lainnya, Agus Rusly, S.P.I., M.Si., Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, membahas transformasi pengelolaan sampah dan limbah sebagai penggerak ekonomi sirkular dari desa.
Sementara itu, Rifka Abadai, SE, MM, dari Divisi Usaha Syariah Bank Nagari, mengangkat perspektif sektor keuangan dalam mendukung ekonomi sirkular.
Seminar yang diikuti 141 peserta dari hampir 50 lembaga tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, M.Si., sebagai pembicara utama dengan materi peta jalan riset dan inovasi untuk transisi ekonomi hijau.
Melalui forum ini, Unand mendorong agar riset dan inovasi perguruan tinggi tidak berhenti di ruang akademik. Potensi limbah pertanian, perkebunan, dan sampah rumah tangga harus dapat diterjemahkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Sebab, masa depan ekonomi hijau bukan hanya tentang mengurangi pencemaran, tetapi juga bagaimana menjadikan persoalan lingkungan sebagai peluang usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke nagari. (*)