Padang, rakyatsumbar.id – Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah inovatif yang diambil oleh Kaum Suku Tanjung Talang Pauh V, Pauh, Padang dalam mengatasi ketersediaan lahan bagi warga terdampak bencana.
Melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal, kaum ini berhasil menyediakan solusi konkret bagi anak kemenakan mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang di Pangka Jambatan Batu Busuk, Kapalo Koto, Pauh.
Saat meninjau langsung lokasi hunian sementara (Huntara) di RT 03 RW 04 Kapalo Koto, Muharlion menegaskan, inisiatif ini merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai adat dapat menjadi kunci penyelesaian masalah sosial yang kompleks.
Menurutnya, langkah yang diambil oleh para tokoh adat Suku Tanjung adalah teladan yang patut dicontoh oleh daerah lain di Kota Padang dalam menghadapi situasi darurat pascabencana.
“Ini adalah contoh yang sangat baik dari penerapan kebudayaan dalam mengatasi kesulitan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pemerintah dalam relokasi korban bencana. Kami di DPRD sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif mandiri ini,” ujar Muharlion di sela-sela kunjungannya melihat kondisi 11 KK yang kini menempati hunian tersebut, Kamis (25/12/2025).
Muharlion menjelaskan, keberadaan Huntara Mandiri ini terwujud berkat kolaborasi antara inisiatif warga yang dipelopori oleh Dasrul, bantuan donatur, serta dukungan dari struktur adat.
Hal yang paling krusial, menurut Ketua DPRD, adalah kesediaan Mamak (pemimpin adat) Suku Tanjung yang telah menyiapkan lahan khusus untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi anak kemenakannya.
Lebih lanjut, Muharlion mengungkapkan, lahan yang telah disiapkan oleh kaum tersebut siap dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang. Melalui mekanisme hibah ini, pemerintah daerah nantinya akan memiliki payung hukum yang kuat untuk membangunkan bangunan permanen sehingga 11 KK warga Suku Tanjung dapat memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan legal secara administrasi negara.
Ketua DPRD Padang ini juga menekankan, pola pendekatan melalui ninik mamak dan pemuka adat merupakan solusi inspiratif di tengah sulitnya mencari lahan relokasi.
Mengingat terdapat lebih dari 300 warga di Kecamatan Pauh yang terdampak musibah banjir bandang, langkah Suku Tanjung ini dianggap sebagai terobosan yang mampu memangkas birokrasi pengadaan lahan yang biasanya memakan waktu lama.
“Ini adalah inspirasi yang bisa dicontoh, terutama bagaimana pendekatan para Mamak bisa memberikan kepastian lahan untuk pembangunan hunian tetap. Kita butuh solusi cepat karena masih ada ratusan warga lainnya yang menunggu kejelasan tempat tinggal pascabencana ini,” tambah Muharlion dengan nada optimis.
Senada dengan hal tersebut, Usar Rajo Kacik selaku Mamak Kapalo Warih Kaum Suku Tanjung menyatakan bahwa keputusan menyediakan tanah kaum adalah bentuk tanggung jawab moral. Pihaknya tidak ingin anak kemenakan terus menderita karena ketidakpastian lahan, sehingga pendekatan kebudayaan diambil demi menjamin keberlangsungan hidup generasi suku mereka di tanah yang aman.
Pembangunan hunian di atas tanah kaum ini dilakukan secara gotong royong, melibatkan anak kemenakan serta para relawan. Proses ini membuktikan bahwa semangat kebersamaan dan tatanan adat di Pauh V masih sangat kuat dan efektif dalam merespons musibah, sekaligus meringankan beban pemerintah daerah dalam hal penyediaan infrastruktur dasar bagi pengungsi.
Muharlion berharap dalam waktu satu bulan ke depan, model pendekatan kebudayaan seperti yang dilakukan Suku Tanjung ini dapat segera diterapkan untuk warga terdampak lainnya.
Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kerelaan tokoh adat, target penyelesaian masalah hunian bagi 300 lebih korban banjir di Kecamatan Pauh diharapkan dapat segera terealisasi. (edg)