Sawahlunto, rakyatsumbar.id – Pemerintah Kota Sawahlunto memasang target pertumbuhan ekonomi 7,08 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Angka itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat. Namun, sejumlah fraksi DPRD mempertanyakan kemampuan keuangan daerah untuk menopang target ambisius tersebut.
Kritik itu mengemuka dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Sawahlunto terhadap RAPBD 2027, Senin, 2 November 2026. Selain menyoroti target pertumbuhan ekonomi, para legislator juga mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya belanja pegawai, hingga strategi pemerintah menutup defisit anggaran.
Sekretaris Fraksi PAN-PKB, Ronny Eka Putra mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 7,08 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Rp 99,53 juta per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,80 merupakan asumsi makro yang sangat ambisius.
Menurut dia, target tersebut harus ditopang kebijakan fiskal yang progresif. Apalagi, RAPBD 2027 diklaim sebagai instrumen untuk mewujudkan visi pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, yakni Sawahlunto sebagai kota wisata yang estetik, futuristik, hidup dan menghidupi.
Visi itu diterjemahkan ke dalam tema pembangunan 2027, yaitu Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Inklusi Sosial untuk Menguatkan Ketahanan Pangan dan Pariwisata. Tema tersebut juga diselaraskan dengan agenda nasional, Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.
“Narasinya sudah sangat futuristik dan progresif. Karena itu, postur APBD yang menopang arah pembangunan tersebut tidak boleh berjalan di tempat. Harus berani melangkah dan cepat bertransformasi,” kata Ronny.
Fraksi PAN-PKB juga mencatat pendapatan daerah 2027 ditargetkan mencapai Rp 498,444 miliar, naik sekitar Rp 13,3 miliar dibandingkan APBD 2026. Namun, kenaikan pendapatan itu justru beriringan dengan penurunan PAD sebesar Rp 848 juta.
PAD yang pada 2026 ditargetkan Rp 74,10 miliar turun menjadi Rp 73,26 miliar pada 2027. Sementara itu, penerimaan dari pajak daerah hanya diproyeksikan Rp 18,5 miliar dan retribusi daerah Rp 35,08 miliar.
“Ini paradoks. Di saat menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri justru melemah. Ini menunjukkan mesin fiskal belum bekerja maksimal,” ujar Ronny, yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.
PPP Pertanyakan Kenaikan Dana Transfer
Persoalan pendapatan daerah juga menjadi perhatian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi ini meminta pemerintah menjelaskan kenaikan pendapatan transfer yang diproyeksikan mencapai Rp 424,184 miliar pada 2027.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp 14,1 miliar dibandingkan pendapatan transfer dalam APBD 2026 sebesar Rp 411,028 miliar. Rinciannya, transfer pemerintah pusat sebesar Rp 393,844 miliar dan transfer antar daerah Rp 3,340 miliar.
Sekretaris Fraksi PPP, Revanda Utami Vininta, mempertanyakan alasan kenaikan pendapatan transfer tersebut, termasuk langkah antisipasi pemerintah apabila terjadi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
“Mencermati uraian global tersebut, Fraksi PPP perlu penjelasan dari pemerintah mengapa terjadi peningkatan pendapatan transfer dan bagaimana sikap serta antisipasinya, sementara pendapatan daerah naik Rp 13,3 miliar tetapi PAD justru turun Rp 848 juta,” kata Revanda saat membacakan pandangan fraksinya.
Belanja Pegawai Hampir 60 Persen
Dari sisi belanja, Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Sejahtera (GKIS) menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk pegawai. Dalam RAPBD 2027, belanja pegawai direncanakan mencapai Rp 309,663 miliar dari total belanja daerah sekitar Rp 517,175 miliar.
Dengan komposisi tersebut, belanja pegawai menyerap sekitar 59,90 persen anggaran daerah. Fraksi GKIS menilai besarnya alokasi itu harus sebanding dengan peningkatan produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan publik.
“Seyogianya tingginya belanja pegawai harus diikuti peningkatan produktivitas dan kualitas kinerja aparatur. Jangan sampai APBD lebih banyak terserap untuk membiayai keberlangsungan birokrasi, tetapi belum sebanding dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Hendri Alvin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Nasdem-Demokrat Soroti Defisit dan Pendidikan
Fraksi Nasdem-Demokrat menyoroti defisit RAPBD 2027 sebesar Rp 18,730 miliar akibat selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Pemerintah merencanakan penutupan defisit melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 20,397 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sekitar Rp 1,166 miliar dan pemberian pinjaman daerah melalui UPTD Dana Bergulir sebesar Rp 500 juta.
Juru bicara Fraksi Nasdem-Demokrat, Idrayeni, juga meminta penjelasan mengenai realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan per 30 September 2026.
Fraksi tersebut ingin mengetahui program-program yang penyerapannya masih di bawah 50 persen, sekaligus meminta data persentase angka putus sekolah dan anak tidak sekolah di Sawahlunto.
“Bagaimana langkah konkret pemerintah kota menyikapi persoalan ini?” ujar Idrayeni.
Strategi Pengembangan Wisata
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah menjabarkan program prioritas RAPBD 2027 untuk mewujudkan visi Sawahlunto sebagai kota wisata yang estetik, futuristik, hidup dan menghidupi. Fraksi ini juga meminta indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan program tersebut.
Juru bicara Fraksi Golkar, Benny Ricardo Rizal, secara khusus mempertanyakan strategi pengembangan pariwisata.
Menurut dia, keberhasilan sektor wisata tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Berdasarkan penegasan Fraksi Golkar, penyusunan RAPBD 2027 harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat,” kata Benny.
Beragam catatan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan RAPBD 2027 bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kota juga dituntut membuktikan bahwa target ambisius itu memiliki fondasi fiskal yang memadai dan mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)