Jakarta, Rakyat Sumbar— Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP Aptrindo) mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap implementasi QR Code MyPertamina untuk penyaluran BBM subsidi Bio Solar. Desakan ini disampaikan langsung Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MB dan Wasekjen Agus Pratiknyo, S.E., M.M, setelah maraknya keluhan pengusaha truk terkait berbagai kendala teknis yang mengganggu operasional armada di seluruh Indonesia.
Gemilang Tarigan menegaskan bahwa digitalisasi melalui MyPertamina adalah langkah positif, namun implementasinya belum selaras dengan realitas operasional angkutan barang. “Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya hambatan teknis yang justru menghentikan operasional truk dan mengguncang kelancaran distribusi logistik nasional. Ini tidak boleh dibiarkan, karena dampaknya sistemik,” tegas Gemilang.
Menurut Aptrindo, berbagai kendala yang kini sering terjadi meliputi proses pendaftaran dan validasi akun yang berlarut-larut, ketidaksesuaian persyaratan dokumen dengan kondisi usaha angkutan, pemblokiran QR Code secara mendadak tanpa penjelasan memadai, hingga ketiadaan layanan pengaduan yang memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Wasekjen Aptrindo, Agus Pratiknyo, menambahkan bahwa gangguan ini semakin membebani pengusaha yang saat ini tengah beradaptasi menuju penyelenggaraan angkutan barang berkeselamatan Zero ODOL 2027. “Truk yang tiba-tiba tidak bisa mengisi Bio Solar karena QR Code diblokir, tanpa alasan yang jelas, membuat operasional terhenti dan rantai pasok terganggu. Itu mengancam stabilitas distribusi barang nasional,” ujar Agus.
Aptrindo Minta Helpdesk MyPertamina Hadir di Setiap Daerah
Salah satu rekomendasi mendesak yang disampaikan Aptrindo adalah pembentukan Pusat Layanan Fisik (Helpdesk MyPertamina) di seluruh kabupaten/kota. Selama ini, penanganan masalah hanya bergantung pada Call Center 135 yang dinilai tidak mampu memberikan solusi cepat dan tidak menyediakan mekanisme monitoring penyelesaian aduan.
“MyPertamina sudah berdampak secara nasional dan mempengaruhi jutaan perjalanan logistik. Tidak ada alasan untuk tidak menghadirkan helpdesk fisik di daerah agar validasi dan pemulihan akun bisa dilakukan cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Gemilang.
Usulan Struktural untuk Perbaikan Sistem
Aptrindo juga mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada Pertamina, di antaranya:
Akun Khusus Perusahaan Angkutan Barang berbasis KBLI 49431 dan 49432 agar subsidi tepat sasaran dan administrasi lebih terstruktur.
Penyesuaian persyaratan dokumen karena mayoritas kendaraan berada dalam skema pembiayaan leasing sehingga perusahaan tidak memegang BPKB fisik.
Transparansi penuh alasan pemblokiran QR Code, lengkap dengan mekanisme banding yang memiliki batas waktu penyelesaian jelas.
Integrasi MyPertamina dengan:, SIAPTRINDO, STID Pelindo, dan e-Money Bank Mandiri.
Untuk mempercepat verifikasi dan meningkatkan akurasi data kendaraan.
Aptrindo Apresiasi Pertamina, Namun Mendesak Realisasi Cepat
Aptrindo mengapresiasi tindak lanjut Pertamina atas usulan yang pernah disampaikan sebelumnya, namun menegaskan bahwa percepatan realisasi sangat diperlukan untuk mencegah gangguan logistik yang lebih luas.
“Kami ingin memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran tanpa menimbulkan beban tambahan bagi sektor angkutan barang. Ini soal menjaga kestabilan rantai pasok nasional,” tutup Gemilang Tarigan.(*)