Padang, rakyatsumbar.id – Program seragam sekolah gratis yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang kini menuai sorotan. Bukan lagi soal besaran anggaran, melainkan mekanisme pengadaan yang dinilai bertolak belakang dengan semangat pemberdayaan pelaku usaha lokal. Di tengah slogan “UMKM Naik Kelas”, proyek bernilai miliaran rupiah itu justru disebut dimenangkan oleh vendor asal Jakarta dan Aceh.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan Perubahan APBD Kota Padang antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan agar seluruh kesepakatan yang telah dibahas bersama legislatif benar-benar dijalankan sebelum APBD disahkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru setelah anggaran ditetapkan.
“Ini sudah finalisasi akhir. Jangan sampai nanti setelah APBD diketok palu baru muncul persoalan karena ada hal-hal yang belum dituntaskan,” tegas Muharlion melalui sambungan telepon, Selasa (07/07/2026).
Dalam pembahasan tersebut, perhatian DPRD kemudian mengarah pada proses pengadaan seragam sekolah gratis. Muharlion mengaku menerima banyak keluhan dari pedagang seragam sekolah di Pasar Raya Padang yang merasa tersisih karena proyek pengadaan justru dimenangkan perusahaan dari luar Sumatera Barat.
“Pedagang kita sudah mengeluh. Kemarin vendornya dari Jakarta dan Aceh. Ini menjadi perhatian serius dan jelas menabrak progul Wali Kota Padang mengenai UMKM Naik Kelas,” kata Muharlion.
Menurutnya, sejak awal program seragam sekolah gratis tidak hanya bertujuan meringankan beban orang tua siswa, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM lokal. Karena itu, ketika peluang usaha tersebut justru dinikmati perusahaan dari luar daerah, manfaat ekonomi yang seharusnya berputar di Kota Padang dikhawatirkan ikut mengalir ke luar.
Kondisi itu sejalan dengan keluhan para pedagang seragam sekolah di Pasar Raya Padang. Memasuki musim penerimaan peserta didik baru yang biasanya menjadi masa panen, suasana pasar justru tampak lengang. Sebagian besar pedagang hanya duduk menunggu pembeli, sementara tumpukan paket seragam masih tersusun rapi di dalam toko.
Ketua Asosiasi Pedagang Seragam Sekolah Kota Padang, Jasman mengatakan, penurunan omzet mulai dirasakan sejak program seragam sekolah gratis diberlakukan. Ia menegaskan para pedagang tidak mempersoalkan bantuan pemerintah kepada masyarakat, tetapi mempertanyakan mengapa pengadaan seragam tidak melibatkan pelaku usaha lokal.
“Dengan kebijakan Pemko yang menggratiskan pakaian itu saja sudah membuat pasar sepi. Saat ini hanya hitungan jari yang jual beli dan pasar belum mengeliat. Apa untungnya bagi kita di Kota Padang? Pemenang vendor pakaian tersebut dari luar Sumbar. Kami minta pemerintah kota memperhatikan kami yang menjerit,” ujar Jasman.
Ia menjelaskan, momentum tahun ajaran baru merupakan satu-satunya kesempatan bagi pedagang seragam untuk memperoleh keuntungan yang dapat menopang kebutuhan hidup selama setahun. Kini harapan tersebut sirna akibat lesunya penjualan.
Menurut Jasman, terdapat sekitar 50 pedagang seragam sekolah di Pasar Raya Padang dan ratusan lainnya tersebar di berbagai wilayah Kota Padang. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Padang mengevaluasi mekanisme pengadaan seragam gratis agar UMKM lokal dapat ikut berpartisipasi, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.
Keluhan serupa disampaikan Elly, salah seorang pedagang seragam sekolah di Pasar Raya Padang. Hingga pukul 11.00 WIB, tokonya baru berhasil menjual satu stel seragam. Sehari sebelumnya, penjualan yang diperoleh hanya tiga stel, jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika pembeli memadati toko sejak pagi.
“Untuk hari ini sudah pukul 11.00 WIB baru satu stel pakaian yang terjual. Kemarin alhamdulillah ada tiga stel baju yang laku,” tutup Elly. (edg)