Catatan: Revdi Iwan Syahputra
Pemimpin Redaksi Rakyat Sumbar
Porprov Sumatera Barat ibarat kapal besar yang lama tak berlayar. Terakhir mengarungi samudra prestasi pada November 2018 lewat Porprov XV di Padang Pariaman dan Kota Pariaman, kemudian tenggelam dalam ketidakpastian hingga hari ini. Kota Padang ketika itu keluar sebagai juara umum, diikuti Padang Pariaman dan Bukittinggi. Tapi sejak saat itu, nyaris tak ada lagi kabar gembira dari panggung olahraga terbesar tingkat provinsi ini.
Porprov XVI yang seharusnya digelar tahun 2020 di Pasaman Barat kandas karena pandemi. Tapi yang lebih memprihatinkan, pasca pandemi pun tidak ada langkah tegas untuk menghidupkannya kembali. Wacana demi wacana terus digulirkan: sempat muncul rencana Kota Padang dan Padang Panjang menjadi tuan rumah bersama tahun 2023, lalu bergeser ke tahun 2025. Sampai hari ini, semua masih abu-abu.
Kondisi ini mencerminkan kekacauan yang lebih besar dalam tata kelola olahraga Sumatera Barat. Tiga edisi Porprov absen bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah bentuk nyata dari gagalnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan KONI Sumbar. Ketidaksinkronan, minimnya koordinasi, dan konflik berkepanjangan telah menciptakan kekosongan sistem pembinaan atlet di daerah.
Di tengah kebuntuan ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pernyataan tegas pada Februari 2025 lalu bahwa Porprov harus digelar tahun ini. Ia menegaskan pentingnya event olahraga sebagai penggerak ekonomi, pembentuk karakter, dan sarana persiapan menuju PON 2028.
“Kompetisi harus tetap berjalan. Porprov dan PON 2028 harus kita persiapkan dengan matang. Yang terpenting, kegiatan olahraga pokok tetap berjalan, dan Sumbar siap menjadi tuan rumah berbagai event besar,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan Gubernur itu disambut baik. Namun pertanyaannya kini: siapa yang akan mengeksekusi komitmen ini, jika KONI Sumbar sendiri masih terjebak dalam ketidakjelasan arah?
Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang semestinya menjadi jalan keluar dari stagnasi justru belum kunjung digelar. Meski telah muncul kesepakatan bahwa Musorprov akan didahului dengan Rapat Kerja (Raker) antara 4–9 Agustus mendatang, situasinya tetap jauh dari pasti. Setelah Raker, sedianya dilanjutkan dengan pemilihan Ketua KONI Sumbar—sebuah proses penting demi kejelasan arah organisasi.
Namun masalah baru pun muncul: ketersediaan anggaran untuk Musorprov masih belum tuntas. Padahal, pemilihan ketua ini penting untuk mengakhiri kekosongan legitimasi dan kepemimpinan di tubuh KONI. Tanpa itu, siapa yang akan bertanggung jawab menyusun peta jalan Porprov 2025? Siapa yang akan mengoordinasikan kontingen, membangun komunikasi dengan daerah, dan menyiapkan atlet Sumbar untuk PON?
Persoalan suksesi KONI yang berlarut-larut ini menjadi salah satu faktor utama mengapa Porprov terus tertunda. Tidak adanya ketegasan dalam kepemimpinan menyebabkan kebijakan olahraga Sumbar kehilangan arah. Semua terjebak dalam tarik-menarik kepentingan, bukan membangun prestasi.
Porprov bukan sekadar pertandingan. Ia adalah panggung harga diri atlet Sumatera Barat. Ia adalah ruang lahirnya harapan baru dari nagari-nagari. Tanpa Porprov, kita kehilangan saringan alami untuk mencetak atlet unggulan ke tingkat nasional.
Jika Gubernur benar-benar berkomitmen, maka sudah waktunya komitmen itu dikawal serius. Jangan dibiarkan menjadi sekadar janji dalam pidato seremonial. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap KONI: tuntaskan Musorprov dan pastikan Porprov 2025 benar-benar digelar.
Jika ini kembali gagal, maka Gubernur pun akan ikut terseret dalam pusaran kegagalan kolektif dunia olahraga Sumbar. Dan publik akan mencatatnya sebagai era kelam ketika olahraga ditinggalkan oleh para pemangkunya sendiri.
Porprov bukan soal “mau atau tidak”, melainkan soal tanggung jawab dan kemauan politik. Dan sekarang waktunya bertindak—sebelum segalanya terlambat.(*)