Site icon rakyatsumbar.id

Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS

Perkuat Mitigasi risiko hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar teken PKS.

Padang, Rakyat Sumbar  — PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Dedie Tri Hariadi di Kantor Kejati Sumbar, Rabu (18/11/2026).

Penandatanganan kerja sama itu turut dihadiri Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumbar Hetty Cahyaningrum, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino, serta jajaran pejabat dari PT Semen Padang dan Kejati Sumbar.

Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang selama ini telah terjalin antara Kejati Sumbar dan PT Semen Padang. Menurutnya, penandatanganan PKS tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pengelolaan perusahaan.

“Atas nama manajemen PT Semen Padang, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan luar biasa. Kami juga mengapresiasi kerja sama dan hubungan baik yang selama ini telah terbangun antara Kejati Sumbar dengan PT Semen Padang,” ujarnya.

Pri menegaskan, kerja sama tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum perdata dan tata usaha negara, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan melalui identifikasi dan mitigasi potensi risiko hukum sejak dini.

“Kami berharap perjanjian kerja sama ini bukan hanya sekadar menjadi sarana penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, tetapi juga menjadi langkah ke depan dalam melakukan mitigasi risiko serta mengantisipasi berbagai potensi persoalan hukum yang mungkin timbul,” katanya.

Selain itu, Pri menilai kerja sama tersebut menjadi sarana pembelajaran dan penguatan kapasitas jajaran manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Dengan perjanjian ini, kami sangat berharap ke depan terbangun kolaborasi dan kerja sama yang semakin baik. Tentunya, hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk menjalankan perusahaan dengan lebih baik sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang semestinya,” ungkap Pri.

Ia berharap sinergi antara PT Semen Padang dan Kejati Sumbar dapat terus diperkuat serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan tetap berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi.

Sementara itu, Kajati Sumbar Dedie Tri Hariadi mengungkapkan bahwa kerja sama antara Kejati Sumbar dan PT Semen Padang telah berlangsung cukup lama. Penandatanganan PKS tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi yang selama ini telah terjalin.

Dedie menjelaskan, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki peran strategis dalam memberikan layanan hukum kepada instansi pemerintah, lembaga negara, dan badan usaha melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Melalui fungsi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, JPN dapat memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus mendukung upaya mitigasi risiko hukum. JPN juga dapat berperan dalam penyelesaian perselisihan dan sengketa secara damai sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Menurut Dedie, kolaborasi antara JPN Kejati Sumbar dan PT Semen Padang selama ini telah memberikan manfaat dalam berbagai aspek pendampingan hukum, termasuk penyelesaian persoalan hukum dan upaya perlindungan aset perusahaan.

“Capaian tersebut menjadi bukti konkret bahwa sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini telah berjalan efektif. Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara JPN Kejati Sumbar dan PT Semen Padang,” ujar Dedie.

Ia menambahkan, penandatanganan PKS tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama, khususnya dalam mendukung kegiatan pembangunan, pengelolaan, serta pemanfaatan aset perusahaan melalui pendampingan hukum sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

Dedie juga menginstruksikan jajaran JPN Kejati Sumbar untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas serta mengoptimalkan fungsi pendampingan hukum.

Ia berharap keberadaan JPN dapat memberikan manfaat yang semakin luas, tidak hanya bagi PT Semen Padang sebagai anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG yang memiliki peran strategis di Sumatera Barat, tetapi juga bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Melalui kerja sama tersebut, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar berupaya memperkuat kepastian dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan perusahaan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung penerapan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko hukum, serta tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (*)

Exit mobile version