Padang, rakyatsumbar.id— Kebijakan Pemerintah Kota Padang menutup sejumlah akses jalan di kawasan Air Mancur Pasar Raya selama pelaksanaan proyek revitalisasi menuai kritik dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim, menilai penataan kawasan memang penting, namun pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para pedagang dan pemilik toko yang menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut.
Sejak proyek Revitalisasi Kawasan Pasar Raya dimulai pada 29 Juni 2026, Pemerintah Kota Padang menerapkan rekayasa lalu lintas berupa penutupan dan pengalihan arus kendaraan. Kebijakan itu dijadwalkan berlangsung hingga 30 Desember 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat pengerjaan proyek.
Namun, menurut Mulyadi, penutupan seluruh akses jalan di sekitar bundaran Air Mancur Pasar Raya justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ia menilai skema yang diterapkan terlalu ekstrem karena menutup hampir seluruh jalur menuju pusat perdagangan sehingga dikhawatirkan mengurangi jumlah pengunjung dan berdampak pada pendapatan pedagang.
“Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan dari Pemerintah Kota Padang terhadap pelaksanaan proyek,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Minggu (05/07/2026).
Mulyadi menjelaskan, akses yang ditutup meliputi ruas Jalan M. Yamin menuju Jalan Bundo Kanduang hingga Jalan Sandang Pangan menuju Permindo. Menurutnya, pelaksanaan proyek semestinya dirancang dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, bukan justru memutus akses menuju pusat ekonomi Kota Padang.
Ia menegaskan, pada prinsipnya DPRD mendukung revitalisasi Pasar Raya sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Namun, pembangunan harus dilakukan secara matang agar manfaat yang diharapkan tidak dibayangi kerugian yang dirasakan masyarakat.
“Niat baik revitalisasi kita dukung demi keindahan wajah Kota Padang. Tapi kalau sampai merugikan para pedagang atau pemilik toko di sekitar Air Mancur dan menghambat total akses jalan selama paling tidak enam bulan ke depan, tentu sangat merugikan warga kota. Ini sangat kita sayangkan,” tegasnya.
Untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, Mulyadi meminta Pemerintah Kota Padang bersama kontraktor pelaksana segera memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Ia menilai sosialisasi mengenai tahapan pekerjaan dan rekayasa lalu lintas seharusnya dilakukan jauh sebelum proyek dimulai agar warga memiliki waktu untuk menyesuaikan aktivitas usahanya.
“Kemudian terbangun pula kesepahaman sehingga tidak ada yang dirugikan. Niat baik harus direncanakan dan dikerjakan secara profesional. Jangan merugikan warga, karena tujuan akhir revitalisasi ini juga untuk kepentingan masyarakat Kota Padang,” katanya.
Menurut Mulyadi, keberhasilan revitalisasi tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga roda perekonomian tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung. Karena itu, ia berharap evaluasi terhadap skema penutupan jalan segera dilakukan apabila di lapangan terbukti menimbulkan dampak yang signifikan bagi pedagang dan masyarakat. (edg)