Oleh: Masful
Pembangunan sebuah stadion tentu lahir dari sebuah harapan besar. Bukan sekadar membangun gedung dan tribun, tetapi menghadirkan sarana olahraga yang dapat digunakan masyarakat sekaligus menjadi kebanggaan daerah.
Namun, apa yang terjadi dengan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, justru menyisakan pertanyaan besar.
Stadion yang dibangun menggunakan anggaran APBD Sumatera Barat hingga sekitar Rp456,6 miliar itu kini terlihat tidak terurus. Pembangunannya yang dimulai sejak 2015 melalui skema tahun jamak, kemudian tidak lagi mendapat kelanjutan anggaran sejak 2022.
Pertanyaannya sederhana: mengapa pembangunan yang sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah itu dibiarkan berhenti?
Inilah yang mestinya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Stadion tersebut berada relatif dekat dari Kota Padang, sekitar 25 kilometer. Jika sejak awal pembangunan direncanakan sebagai stadion utama Sumatera Barat, tentu ada tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.
Harapannya tentu stadion itu dapat menjadi pusat kegiatan olahraga, tempat pertandingan berskala daerah maupun nasional, sekaligus menjadi bagian dari pengembangan olahraga Sumatera Barat.
Tetapi harapan itu kini seperti terhenti di tengah jalan.
Bangunan yang seharusnya menjadi kebanggaan justru menghadapi persoalan klasik proyek terbengkalai. Bagian lingkungan stadion tidak terawat dan sejumlah besi disebut telah hilang akibat pencurian. Kondisi seperti ini tentu semakin memprihatinkan karena aset yang dibangun menggunakan uang rakyat perlahan mengalami kerusakan.
Kita sering memiliki persoalan yang sama: mudah memulai, tetapi kesulitan melanjutkan.
Stadion Sikabu bukan satu-satunya contoh. Pembangunan Taman Budaya Sumatera Barat juga pernah menghadapi persoalan serupa. Ketika sebuah proyek sudah dimulai dan anggaran telah terserap cukup besar, seharusnya pemerintah memiliki komitmen untuk memastikan manfaat akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Saya melihat persoalan Stadion Sikabu tidak semestinya hanya dilihat dari pergantian kepala daerah atau pergantian kepemimpinan pemerintahan.
Setiap pemerintahan memang memiliki program dan prioritas masing-masing. Namun, aset yang telah dibangun dengan uang negara merupakan tanggung jawab bersama. Pergantian kepemimpinan tidak seharusnya otomatis membuat program sebelumnya kehilangan arah.
Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan: apa yang menyebabkan pembangunan Stadion Sikabu dihentikan, berapa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikannya, dan seperti apa rencana pemerintah terhadap aset tersebut?
Pertanyaan ini bukan untuk mencari siapa yang salah.
Justru yang lebih penting adalah bagaimana mencari jalan keluar.
Pada awal gagasan pembangunan stadion, lokasi di Sikabu dipilih setelah adanya proses panjang mengenai pengadaan tanah. Ketika itu, pembangunan stadion diharapkan mampu menghadirkan fasilitas olahraga yang lebih representatif dibandingkan fasilitas olahraga yang telah ada.
Harapan tersebut tentu sangat besar.
Namun, hampir setengah triliun rupiah yang telah dikeluarkan tidak boleh berakhir hanya menjadi bangunan yang kita lihat dari luar pagar.
APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya ada uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk manfaat kepada rakyat.
Karena itu, DPRD Sumatera Barat juga patut ikut mempertanyakan nasib aset tersebut. Pemerintah daerah perlu membuka data secara transparan mengenai progres pembangunan, nilai aset, kondisi bangunan saat ini, kebutuhan penyelesaian, serta skenario pemanfaatannya.
Jika memang pembangunan belum dapat dilanjutkan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran, pemerintah setidaknya harus memiliki peta jalan yang jelas.
Jangan sampai aset yang sudah dibangun dengan biaya ratusan miliar dibiarkan semakin rusak, sementara setiap tahun pemerintah kembali berbicara tentang pembangunan fasilitas baru.
Pembangunan baru tentu penting. Tetapi menyelesaikan pekerjaan lama yang sudah menghabiskan uang rakyat juga merupakan kewajiban.
Apalagi Sumatera Barat masih membutuhkan fasilitas olahraga yang memadai. Prestasi atlet tidak hanya membutuhkan pembinaan, tetapi juga membutuhkan tempat latihan dan pertandingan yang layak.
Karena itu, Stadion Sikabu seharusnya tidak dilihat sebagai proyek pemerintahan masa lalu.
Ia adalah aset Sumatera Barat.
Siapa pun gubernurnya, siapa pun bupatinya, dan siapa pun anggota DPRD-nya, persoalan aset tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan hari ini.
Saya kira masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
Masyarakat hanya ingin pembangunan yang sudah dimulai tidak dibiarkan menjadi bangunan kosong. Mereka ingin uang rakyat yang telah dikeluarkan memberikan manfaat nyata.
Sebab, membiarkan investasi pemerintah daerah menjadi bangunan terbengkalai juga merupakan persoalan tata kelola yang serius.
Korupsi memang sering dipahami sebagai tindakan mengambil atau menyelewengkan uang negara. Tetapi dari perspektif tata kelola pemerintahan, pemborosan anggaran dan kegagalan memastikan investasi publik memberikan manfaat juga patut menjadi perhatian serius.
Karena itu, sudah waktunya pemerintah Sumatera Barat membuka kembali pembahasan tentang masa depan Stadion Sikabu.
Apakah dilanjutkan? Berapa anggaran yang dibutuhkan? Apa konsep pengelolaannya? Dan kapan masyarakat dapat melihat stadion tersebut benar-benar berfungsi?
Semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban.
Jangan sampai suatu hari nanti kita hanya mewarisi sebuah bangunan besar yang mengingatkan bahwa Sumatera Barat pernah memiliki mimpi besar, tetapi gagal menyelesaikannya.
Di tengah rencana pembangunan dan revitalisasi fasilitas olahraga lainnya, termasuk GOR H. Agus Salim yang mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat, keberadaan Stadion Sikabu mestinya kembali ditempatkan dalam peta pembangunan olahraga Sumatera Barat.
Bukan untuk mempertentangkan satu proyek dengan proyek lainnya.
Tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Stadion Sikabu sudah terlanjur dibangun.
Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang memulai.
Pertanyaannya: siapa yang akan memastikan pembangunan itu selesai dan benar-benar bermanfaat?. (*)