Site icon rakyatsumbar.id

Komisi I DPRD Padang Perkuat Legislasi dan Pengawasan

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb saat rapat kerja bersama OPD mitra kerja di ruang rapat Komisi I, lantai I Gedung DPRD Kota Padang, kawasan By Pass Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb saat rapat kerja bersama OPD mitra kerja di ruang rapat Komisi I, lantai I Gedung DPRD Kota Padang, kawasan By Pass Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji.

Padang, rakyatsumbar.id – DPRD Kota Padang melalui Komisi I memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai aturan, transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja di ruang rapat Komisi I, lantai I Gedung DPRD Kota Padang, kawasan By Pass Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji.

Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penyusunan rencana kerja, evaluasi regulasi yang telah diberlakukan, hingga persiapan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa fungsi legislasi tidak boleh sekadar menghasilkan produk hukum.

Lebih dari itu, setiap peraturan daerah harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Regulasi yang dibentuk harus benar-benar memiliki manfaat dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan daerah. Karena itu, setiap pembahasan peraturan daerah perlu dilakukan secara cermat, terukur, dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat,” ujar Usmardi, Senin (16/11/2026).

Selain legislasi, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan perundang-undangan.

“Melalui fungsi pengawasan, kami ingin memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pengawasan iitu bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi bagaimana mendorong perbaikan kinerja pemerintahan, meningkatkan transparansi serta memastikan pelayanan publik semakin baik.

Usmardi menambahkan, koordinasi yang intensif antara DPRD dan OPD menjadi kunci dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pemerintahan sekaligus mencari solusi yang tepat.

Sinergi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya berjalan sesuai program, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, Komisi I DPRD Kota Padang berkomitmen terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang pemerintahan, hukum dan pelayanan publik.

Tujuannya, mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Padang yang efektif, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)

Exit mobile version