Padang, rakyatsumbar.id – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kota Padang.
Ketua Komisi I, Usmardi Thareb, menegaskan pemerintah daerah harus realistis dalam menyusun anggaran.
Jangan sampai belanja dipaksakan meningkat, sementara kemampuan pendapatan daerah belum memadai.
Penegasan itu disampaikan Usmardi dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang.
Rapat yang membahas kondisi keuangan daerah tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi target pendapatan sekaligus mengukur kembali kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurut Usmardi, peningkatan PAD tidak boleh hanya menjadi target di atas kertas. Setiap rencana belanja harus disesuaikan dengan kemampuan riil pendapatan daerah agar tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.
“Kalau ditambah juga mau dipaksa, bagaimana kata Bappeda tadi? Tidak sesuai ini dulu. Makanya supaya tercapai, pokok pembahasan PAD seperti itu, belanja saja dikurangi,” tegasnya.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu mencapai target PAD agar melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggarannya.
Menurutnya, kinerja pendapatan harus sejalan dengan alokasi belanja yang diberikan pemerintah.
“Belanja dikurangi, dinas-dinas yang tidak mencapai Pendapatan Asli Daerah, pangkaskanlah belanja,” ujarnya.
Usmardi menilai efisiensi bukan berarti menghambat pembangunan atau pelayanan publik.
Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Usmardi turut menyinggung batas kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan.
Ia menegaskan, anggota legislatif dapat menyampaikan usulan dan aspirasi, tetapi pelaksanaan kebijakan tetap harus mengikuti aturan serta kewenangan masing-masing lembaga.
“Tugas sesuai dengan Permendagri, itu tidak selalu berada kesalahan pada kami. Maka saya batasi, kami anggota DPRD hanya sebatas mengusulkan,” jelasnya.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi I DPRD Kota Padang mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih disiplin.
Peningkatan PAD harus dibarengi pengendalian belanja, evaluasi kinerja OPD, serta perencanaan yang realistis.
Dengan demikian, anggaran daerah tidak sekadar habis terserap, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Padang. (adv)

