Padang, Rakyat Sumbar—Pembahasan Rancangan APBD Kota Padang Tahun 2026 kembali berlangsung serius di meja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Pemko Padang. Tekanan semakin tinggi karena hingga kini rancangan anggaran tersebut masih mencatat defisit Rp26,4 miliar.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan bahwa berbagai langkah penyesuaian terus dilakukan demi menutup kekurangan anggaran tersebut. Salah satu upaya konkret adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas DPRD sebesar Rp4 miliar.
Tak hanya itu, pembahasan juga mengarah pada penyesuaian dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Beberapa pokir dipastikan mengalami pengurangan atau penundaan pelaksanaan hingga perubahan anggaran nantinya. Total pengurangan pokir yang diusulkan mencapai Rp18 miliar.
“Pokir itu adalah janji anggota DPRD kepada masyarakat. Namun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, kita harus bijak menjelaskan situasinya kepada warga,” ujar Muharlion, Senin (17/11).
Dengan berbagai langkah efisiensi tersebut, masih tersisa defisit Rp8,4 miliar yang belum tertutupi. Muharlion berharap Pemko Padang dapat menemukan solusi dalam waktu dekat.
Ia menegaskan pembahasan RAPBD ditargetkan rampung dalam pekan ini agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera melakukan penginputan ulang anggaran masing-masing.
“Termasuk dana pokir sebesar Rp18 miliar yang akan dikurangi. Harus jelas proyek mana yang ditunda, apakah pembangunan jalan, hibah, dan lainnya. Semuanya harus final sebelum kita ketok palu pada 24 November 2025,” tutupnya. (Edg).