Oleh: Paimal Andri
(Aktivis Sosial dan Alumni Ilmu Politik UM Sumbar)
Panggung politik nasional belakangan ini kian riuh oleh dramaturgi keharuan dan narasi mengiba yang dipertontonkan secara masif di ruang publik. Ketika air mata dan pembelaan emosional terhadap figur politik lebih mudah membangkitkan solidaritas massa daripada mendorong perbincangan substantif tentang persoalan politik maupun proses hukum, di situlah akal sehat demokrasi sedang diuji.
Politik semestinya menjadi ruang pertanggungjawaban gagasan dan penegakan keadilan, tempat setiap persoalan diuji melalui fakta dan argumentasi, bukan panggung sentimental yang menuntut pemakluman publik atas nama simpati.
Politik hari ini tidak lagi hanya berlangsung di gedung pemerintahan, parlemen, atau ruang sidang. Ia juga hadir di linimasa media sosial, tempat jutaan orang mengakses informasi politik di sela pekerjaan dan obrolan keluarga.
Namun, yang paling cepat menjangkau publik bukanlah tabel anggaran atau salinan putusan, melainkan adegan: ekspresi keharuan tokoh publik, klarifikasi dengan suara bergetar, video permohonan maaf, hingga konferensi pers pejabat atas suatu peristiwa.
Potongan-potongan semacam itu mudah dibagikan dan cepat menyentuh emosi, sehingga tidak jarang lebih menarik perhatian daripada dokumen dan fakta yang membutuhkan waktu untuk dibaca serta dipahami.
Di sinilah persoalan bermula. Politik perlahan berubah watak: bukan lagi sekadar memperebutkan dukungan, tetapi juga membentuk dan mengarahkan emosi publik. Warga lebih dahulu disuguhi rasa iba, haru, marah, atau bangga sebelum memperoleh gambaran utuh mengenai fakta.
Akibatnya, emosi yang terbentuk lebih awal kerap memengaruhi cara seseorang menerima dan menafsirkan informasi berikutnya. Dalam JPNN (7/11/2026), pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai respons publik terhadap penampilan seorang tokoh sangat dipengaruhi oleh sikap awal yang telah terbentuk.
Karena itu, adegan haru atau iba belum tentu mengubah keyakinan seseorang. Sebaliknya, adegan tersebut justru dapat memperkuat empati sekaligus mengukuhkan pandangan yang sudah dimiliki. Dalam situasi demikian, rasa iba berpotensi mendahului pemeriksaan fakta, sementara empati mengambil alih ruang yang semestinya diisi oleh penalaran kritis.
Ambivalensi
Meski demikian, sikap publik tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Banyak orang berada dalam posisi ambivalen: tersentuh melihat seseorang menangis, tetapi sekaligus mempertanyakan persoalan di balik peristiwa tersebut. Sesungguhnya, ambivalensi semacam ini justru sehat karena membuka ruang bagi pertanyaan dan sikap kritis. Sayangnya, media sosial kerap tidak menyediakan ruang yang cukup bagi keraguan untuk berkembang menjadi pertanyaan.
Mereka yang bertanya, “Apa buktinya?” mudah dicap tidak berperasaan, sementara mereka yang membela dianggap lebih berempati. Di sinilah letak ironinya: kepedulian seolah diukur dari keberpihakan emosional, bukan dari kesediaan untuk memeriksa fakta.
Ambivalensi itu akhirnya tidak diselesaikan melalui penalaran, tetapi justru diredam oleh dorongan untuk ikut membela dan menunjukkan empati. Sebagian warga bahkan menyuarakan dukungan kepada figur politik yang sesungguhnya tidak mereka kenal secara personal, seolah simpati sudah cukup menjadi alasan untuk berpihak tanpa terlebih dahulu memahami persoalan yang melatarbelakanginya.
Di titik inilah empati berisiko meninabobokan logika. Padahal, empati yang sehat tidak meniadakan sikap kritis. Ia justru memberi ruang bagi pertanyaan mendasar: kepada siapa keberpihakan diberikan, dan atas dasar apa?
Panen Empati
Celah ini dipahami betul oleh pihak yang berkepentingan. Riset kolaborasi LP3ES bersama sejumlah universitas dan Drone Emprit, yang mewawancarai 78 buzzer, menemukan bahwa pasukan siber dipakai oleh elit politik dan ekonomi untuk memanipulasi dan memengaruhi opini publik di media sosial (CNN Indonesia, 1/11/2021).
Salah satu penelitinya, Ward Berenschot, menilai pasukan siber melemahkan debat publik karena berhasil menarik simpati pada isu-isu yang tak penting. Empat tahun kemudian, peneliti LP3ES Bangkit A. Wiryawan menyebut sedikitnya 52 kelompok pasukan siber aktif di ruang digital kita dan menilai ruang publik telah kehilangan sifat deliberatifnya (NU Online, 9/10/2025).
Cara kerjanya tidak rumit. Buzzer tidak harus meyakinkan semua orang; mereka cukup membangun kesan di media sosial bahwa mayoritas publik sedang tersentuh dan memberikan dukungan. Ketika ribuan unggahan serupa muncul dalam waktu berdekatan, pembelaan yang terorganisasi dapat terlihat seperti ekspresi spontan dan tulus.
Warga yang menyaksikannya bisa merasa sedang mengikuti arus kepedulian publik, padahal mungkin saja sedang terpapar pesan yang telah dirancang untuk membentuk opini. Dalam proses itu, empati publik berpotensi dimanfaatkan, kemudian ditampilkan seolah-olah sebagai bukti dukungan luas.
Namun, tidak semua orang yang membela adalah buzzer. Tidak pula setiap pembelaan bertujuan memengaruhi opini publik. Banyak pendukung yang menyampaikan simpati secara tulus berdasarkan keyakinan dan perasaan mereka sendiri. Persoalannya terletak pada ekosistem komunikasi politik yang memberi ruang dan keuntungan bagi simpati yang ditampilkan secara serempak, sehingga pembelaan tulus dan pembelaan yang terorganisasi semakin sulit dibedakan. Di sinilah manipulasi opini bekerja: bukan dengan menghapus ketulusan, melainkan dengan memanfaatkan ketulusan untuk membangun kesan dukungan yang lebih luas.
Menjaga Nalar
Karena itu, solusinya bukan melarang masyarakat menangis atau menunjukkan empati, melainkan membangun kebiasaan berpikir kritis sebelum menerima dan menyebarkan konten emosional di media sosial. Setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: fakta apa yang dapat diverifikasi, siapa yang memperoleh keuntungan dari pesan tersebut, dan dari mana informasi itu berasal?
Media juga perlu menyajikan peristiwa emosional secara proporsional agar dramatisasi tidak mengaburkan substansi persoalan maupun pertimbangan hukum. Di sisi lain, platform media sosial perlu didorong untuk meningkatkan transparansi, terutama dalam memberikan penanda yang jelas terhadap konten berbayar atau unggahan bersponsor. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Berenschot dalam lokakarya di Universitas Diponegoro, sebagaimana diberitakan Republika (23/08/2025).
Pada akhirnya, persoalannya bukan memilih antara hati dan akal, apalagi mempertentangkan keduanya. Demokrasi tidak harus kehilangan perasaan, tetapi perlu memastikan bahwa empati menjadi pintu masuk bagi pertanyaan, bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Empati yang berhenti bertanya mudah dipanen oleh siapa pun yang berkepentingan. Sebaliknya, empati yang disertai sikap kritis menjadi salah satu benteng terpenting dalam menjaga akal sehat publik. (*)