Oleh: Mega Afdila Putri
Ilmu Politik Universitas Andalas
Kota Padang, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun disertai dengan lonjakan kepemilikan kendaraan bermotor menciptakan persoalan serius dalam hal mobilitas masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2024 mencatat lebih dari 600 ribu unit kendaraan bermotor terdaftar di kota ini, dengan peningkatan sekitar 7–8% setiap tahunnya. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan semakin sering terjadi, terutama di kawasan pusat kota, jalur perdagangan, kawasan kampus, dan perkantoran.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Padang untuk merumuskan sejumlah kebijakan publik dalam bidang transportasi. Dinas Perhubungan Kota Padang, misalnya, telah meluncurkan berbagai program, mulai dari penataan ulang trayek angkutan kota, pembangunan jalan lingkar luar, hingga rencana pengembangan transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT). Kebijakan ini sejatinya diarahkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan besar. Pertama, infrastruktur pendukung transportasi publik masih minim. Halte, jalur khusus angkutan umum, serta terminal terpadu belum tersedia secara memadai. Akibatnya, masyarakat cenderung tetap memilih kendaraan pribadi yang dianggap lebih praktis dan cepat. Kedua, transportasi umum yang tersedia, seperti angkot dan bus kota, belum mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Banyak armada yang usianya sudah tua, tidak terawat, dan kurang diminati masyarakat, sehingga daya saing transportasi umum semakin menurun.
Selain itu, aspek regulasi juga menjadi kendala serius. Penegakan aturan lalu lintas dan kebijakan transportasi seringkali kurang konsisten. Misalnya, parkir liar di badan jalan dan penggunaan trotoar untuk berdagang masih marak ditemukan, yang justru memperparah kemacetan. Koordinasi antarinstansi juga belum optimal, sehingga program yang dijalankan sering tumpang tindih atau tidak terintegrasi.
Masalah transportasi di Kota Padang juga tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya masyarakat. Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, menjadi tantangan utama. Bagi sebagian besar warga, sepeda motor bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol status dan gaya hidup. Hal ini membuat kebijakan pemerintah untuk mengajak masyarakat beralih ke transportasi umum sulit terealisasi.
Dari sisi pendanaan, Pemerintah Kota Padang juga menghadapi keterbatasan anggaran. Meskipun ada dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, pembangunan infrastruktur transportasi skala besar seperti BRT atau sistem transportasi terpadu membutuhkan investasi yang tidak kecil. Keterbatasan ini sering membuat program hanya berjalan parsial, sehingga dampaknya terhadap perbaikan transportasi belum terasa secara signifikan.
Padahal, transportasi publik yang baik akan memberikan banyak manfaat. Selain mengurai kemacetan, transportasi umum yang efektif dapat menekan biaya bahan bakar, mengurangi polusi udara, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena itu, kebijakan transportasi di Kota Padang seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek tahunan.
Ke depan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kebijakan transportasi. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung transportasi umum, seperti halte modern, jalur khusus, dan terminal terpadu. Kedua, melakukan revitalisasi angkutan kota dengan mendorong peremajaan armada, serta memberikan subsidi agar tarif tetap terjangkau. Ketiga, memperkuat integrasi antar moda transportasi, misalnya dengan menghubungkan angkot, bus kota, dan transportasi daring dalam satu sistem layanan.
Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye berkelanjutan tentang manfaat menggunakan transportasi umum. Pemerintah dapat menggandeng akademisi, komunitas, dan media untuk menyebarkan informasi yang tepat. Dengan dukungan masyarakat, kebijakan transportasi publik akan lebih mudah diterapkan dan memberikan hasil nyata.
Dengan kata lain, permasalahan transportasi di Kota Padang bukan hanya soal teknis, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan politik kebijakan. Hanya dengan komitmen kuat, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, kebijakan transportasi di Kota Padang dapat benar-benar menjadi solusi dalam mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
Realitas keterbatasan fiskal inilah yang kemudian membuat kebijakan transportasi di Kota Padang cenderung berjalan parsial. Beberapa proyek hanya mampu direalisasikan dalam skala kecil dan lebih bersifat jangka pendek, sehingga efeknya terhadap perbaikan lalu lintas belum terlalu signifikan. Hal ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil yang menilai pemerintah kota perlu memiliki visi yang lebih jelas serta berani dalam mengambil langkah strategis.
“Transportasi publik seharusnya menjadi prioritas utama. Kalau terus bergantung pada kendaraan pribadi, masalah kemacetan akan semakin parah, apalagi Padang adalah kota pelajar dan kota wisata,” ujar salah seorang dosen Universitas Andalas dalam sebuah forum diskusi publik.
Dari sisi lingkungan, masalah transportasi ini juga berdampak langsung terhadap kualitas udara. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan peningkatan emisi gas buang. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di beberapa titik perkotaan mulai menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit pernapasan.
Selain itu, masalah transportasi juga berdampak pada aspek ekonomi. Waktu tempuh yang semakin lama akibat kemacetan membuat biaya logistik meningkat. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, keterlambatan distribusi barang berimbas pada menurunnya daya saing. Bahkan, beberapa pelaku usaha pariwisata mengeluhkan bahwa citra Kota Padang sebagai destinasi wisata turut terpengaruh karena macet menjadi bagian dari pengalaman negatif wisatawan.
Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai usulan dari masyarakat dan pakar kebijakan publik mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah mempercepat realisasi proyek BRT yang sudah lama direncanakan, memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan armada transportasi baru, serta mengadopsi teknologi digital untuk sistem pembayaran dan pemantauan transportasi. Integrasi antara transportasi konvensional dengan transportasi daring juga dinilai sangat penting agar layanan publik lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Tidak kalah penting, aspek sosialisasi dan edukasi publik harus menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Padang perlu menggandeng media, akademisi, dan komunitas lokal untuk mengkampanyekan manfaat menggunakan transportasi umum. Kesadaran kolektif masyarakat adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan transportasi, karena sehebat apa pun infrastruktur yang dibangun, tanpa perubahan perilaku pengguna, transportasi publik akan tetap sepi peminat.
Dengan demikian, masalah transportasi di Kota Padang tidak bisa dilihat semata-mata sebagai isu teknis, melainkan bagian dari dinamika kebijakan publik yang kompleks. Ia menyangkut persoalan anggaran, kelembagaan, regulasi, budaya masyarakat, hingga lingkungan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Harapannya, ke depan Kota Padang dapat benar-benar menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, efisien, ramah lingkungan, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab, transportasi bukan hanya soal mengurai kemacetan, tetapi juga menciptakan kota yang lebih manusiawi, produktif, dan berdaya saing.
Rekomendasi Kebijakan Transportasi Kota Padang
1. Percepatan Implementasi BRT (Bus Rapid Transit)
Pemerintah perlu segera merealisasikan sistem transportasi massal berbasis BRT dengan jalur khusus dan armada modern. Kehadiran BRT akan menjadi solusi utama untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat.
2. Revitalisasi Angkutan Kota
Armada angkot yang sudah berusia tua harus diganti dengan kendaraan baru yang lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi kepada pengusaha transportasi agar peremajaan armada dapat berjalan lebih cepat.
3. Penerapan Teknologi Digital
Penggunaan teknologi seperti sistem pembayaran non-tunai, aplikasi pemesanan tiket, dan pemantauan perjalanan akan meningkatkan efisiensi serta menarik minat generasi muda untuk menggunakan transportasi umum.
4.Penegakan Aturan yang Konsisten
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penertiban pelanggaran, seperti parkir liar dan penyalahgunaan trotoar, yang selama ini memperparah kemacetan di jalan raya.
5. Kampanye Perubahan Perilaku Masyarakat
Edukasi berkelanjutan mengenai manfaat transportasi umum harus digencarkan dengan melibatkan akademisi, komunitas, dan media lokal. Perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan transportasi publik.
Tantangan Tata Kelola dan Good Governance
Persoalan transportasi di Kota Padang tidak bisa dilepaskan dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dalam perencanaan proyek, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan. Selama ini, proses perencanaan transportasi kerap hanya didominasi oleh pemerintah tanpa melibatkan secara penuh aspirasi masyarakat. Padahal, kebutuhan transportasi pelajar, pekerja, pedagang, hingga wisatawan memiliki karakteristik yang berbeda.
Tanpa adanya perencanaan partisipatif, kebijakan transportasi berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), diskusi publik, maupun survei kepuasan masyarakat seharusnya dimaksimalkan sebagai wadah penyerapan aspirasi sebelum kebijakan dijalankan.
Pembelajaran dari Kota Lain
Sejumlah kota besar di Indonesia sudah mulai melakukan inovasi kebijakan transportasi publik. Kota Yogyakarta misalnya, berhasil mengembangkan Trans Jogja dengan pola subsidi pemerintah daerah yang jelas serta kampanye berkelanjutan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Begitu juga Kota Surabaya dengan pengembangan transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik dan jalur khusus sepeda.
Pengalaman kota-kota tersebut bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Padang. Dengan mengadopsi praktik baik (best practices), Kota Padang dapat mempercepat transformasi sistem transportasi publiknya, tentu dengan penyesuaian kondisi sosial budaya masyarakat Minangkabau.
Strategi Jangka Panjang
Untuk mewujudkan transportasi publik yang berkelanjutan, pemerintah Kota Padang perlu menyusun roadmap transportasi jangka panjang yang terintegrasi. Roadmap ini harus mencakup:
1.Perencanaan Infrastruktur: pembangunan jalur khusus transportasi umum, park and ride, serta terminal terpadu yang menghubungkan transportasi antarwilayah.
2.Pembiayaan Inovatif: kolaborasi dengan swasta melalui skema public private partnership (PPP) untuk mengurangi beban APBD.
3.Kebijakan Lingkungan: penerapan transportasi rendah emisi seperti bus listrik dan insentif bagi angkutan ramah lingkungan.
4.Smart Mobility: pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan lalu lintas, pembayaran elektronik, hingga aplikasi integrasi moda transportasi.
PENUTUP
Kebijakan transportasi publik di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemacetan yang semakin meningkat, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Meski demikian, pengalaman kota lain di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diatasi.
Kunci keberhasilan ada pada keberanian pemerintah daerah untuk menyusun roadmap transportasi yang terarah, membangun sistem transportasi massal yang modern, serta mengedepankan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, inovasi pembiayaan, dan penerapan teknologi digital juga penting untuk menciptakan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Kota Padang tidak hanya mampu mengurai kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mendukung pariwisata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Transportasi publik yang efektif akan menjadi fondasi penting bagi Padang menuju kota modern yang inklusif dan berdaya saing tinggi di masa depan.(*)
Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Transportasi Kota Padang: Antara Upaya Mengurai Kemacetan dan Tantangan Implementasi di Lapangan
Oleh: Mega Afdila Putri
Ilmu Politik Universitas Andalas
Kota Padang, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun disertai dengan lonjakan kepemilikan kendaraan bermotor menciptakan persoalan serius dalam hal mobilitas masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2024 mencatat lebih dari 600 ribu unit kendaraan bermotor terdaftar di kota ini, dengan peningkatan sekitar 7–8% setiap tahunnya. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan semakin sering terjadi, terutama di kawasan pusat kota, jalur perdagangan, kawasan kampus, dan perkantoran.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Padang untuk merumuskan sejumlah kebijakan publik dalam bidang transportasi. Dinas Perhubungan Kota Padang, misalnya, telah meluncurkan berbagai program, mulai dari penataan ulang trayek angkutan kota, pembangunan jalan lingkar luar, hingga rencana pengembangan transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT). Kebijakan ini sejatinya diarahkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan besar. Pertama, infrastruktur pendukung transportasi publik masih minim. Halte, jalur khusus angkutan umum, serta terminal terpadu belum tersedia secara memadai. Akibatnya, masyarakat cenderung tetap memilih kendaraan pribadi yang dianggap lebih praktis dan cepat. Kedua, transportasi umum yang tersedia, seperti angkot dan bus kota, belum mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Banyak armada yang usianya sudah tua, tidak terawat, dan kurang diminati masyarakat, sehingga daya saing transportasi umum semakin menurun.
Selain itu, aspek regulasi juga menjadi kendala serius. Penegakan aturan lalu lintas dan kebijakan transportasi seringkali kurang konsisten. Misalnya, parkir liar di badan jalan dan penggunaan trotoar untuk berdagang masih marak ditemukan, yang justru memperparah kemacetan. Koordinasi antarinstansi juga belum optimal, sehingga program yang dijalankan sering tumpang tindih atau tidak terintegrasi.
Masalah transportasi di Kota Padang juga tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya masyarakat. Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, menjadi tantangan utama. Bagi sebagian besar warga, sepeda motor bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol status dan gaya hidup. Hal ini membuat kebijakan pemerintah untuk mengajak masyarakat beralih ke transportasi umum sulit terealisasi.
Dari sisi pendanaan, Pemerintah Kota Padang juga menghadapi keterbatasan anggaran. Meskipun ada dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, pembangunan infrastruktur transportasi skala besar seperti BRT atau sistem transportasi terpadu membutuhkan investasi yang tidak kecil. Keterbatasan ini sering membuat program hanya berjalan parsial, sehingga dampaknya terhadap perbaikan transportasi belum terasa secara signifikan.
Padahal, transportasi publik yang baik akan memberikan banyak manfaat. Selain mengurai kemacetan, transportasi umum yang efektif dapat menekan biaya bahan bakar, mengurangi polusi udara, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena itu, kebijakan transportasi di Kota Padang seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek tahunan.
Ke depan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kebijakan transportasi. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung transportasi umum, seperti halte modern, jalur khusus, dan terminal terpadu. Kedua, melakukan revitalisasi angkutan kota dengan mendorong peremajaan armada, serta memberikan subsidi agar tarif tetap terjangkau. Ketiga, memperkuat integrasi antar moda transportasi, misalnya dengan menghubungkan angkot, bus kota, dan transportasi daring dalam satu sistem layanan.
Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye berkelanjutan tentang manfaat menggunakan transportasi umum. Pemerintah dapat menggandeng akademisi, komunitas, dan media untuk menyebarkan informasi yang tepat. Dengan dukungan masyarakat, kebijakan transportasi publik akan lebih mudah diterapkan dan memberikan hasil nyata.
Dengan kata lain, permasalahan transportasi di Kota Padang bukan hanya soal teknis, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan politik kebijakan. Hanya dengan komitmen kuat, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, kebijakan transportasi di Kota Padang dapat benar-benar menjadi solusi dalam mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
Realitas keterbatasan fiskal inilah yang kemudian membuat kebijakan transportasi di Kota Padang cenderung berjalan parsial. Beberapa proyek hanya mampu direalisasikan dalam skala kecil dan lebih bersifat jangka pendek, sehingga efeknya terhadap perbaikan lalu lintas belum terlalu signifikan. Hal ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil yang menilai pemerintah kota perlu memiliki visi yang lebih jelas serta berani dalam mengambil langkah strategis.
“Transportasi publik seharusnya menjadi prioritas utama. Kalau terus bergantung pada kendaraan pribadi, masalah kemacetan akan semakin parah, apalagi Padang adalah kota pelajar dan kota wisata,” ujar salah seorang dosen Universitas Andalas dalam sebuah forum diskusi publik.
Dari sisi lingkungan, masalah transportasi ini juga berdampak langsung terhadap kualitas udara. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan peningkatan emisi gas buang. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di beberapa titik perkotaan mulai menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit pernapasan.
Selain itu, masalah transportasi juga berdampak pada aspek ekonomi. Waktu tempuh yang semakin lama akibat kemacetan membuat biaya logistik meningkat. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, keterlambatan distribusi barang berimbas pada menurunnya daya saing. Bahkan, beberapa pelaku usaha pariwisata mengeluhkan bahwa citra Kota Padang sebagai destinasi wisata turut terpengaruh karena macet menjadi bagian dari pengalaman negatif wisatawan.
Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai usulan dari masyarakat dan pakar kebijakan publik mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah mempercepat realisasi proyek BRT yang sudah lama direncanakan, memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan armada transportasi baru, serta mengadopsi teknologi digital untuk sistem pembayaran dan pemantauan transportasi. Integrasi antara transportasi konvensional dengan transportasi daring juga dinilai sangat penting agar layanan publik lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Tidak kalah penting, aspek sosialisasi dan edukasi publik harus menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Padang perlu menggandeng media, akademisi, dan komunitas lokal untuk mengkampanyekan manfaat menggunakan transportasi umum. Kesadaran kolektif masyarakat adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan transportasi, karena sehebat apa pun infrastruktur yang dibangun, tanpa perubahan perilaku pengguna, transportasi publik akan tetap sepi peminat.
Dengan demikian, masalah transportasi di Kota Padang tidak bisa dilihat semata-mata sebagai isu teknis, melainkan bagian dari dinamika kebijakan publik yang kompleks. Ia menyangkut persoalan anggaran, kelembagaan, regulasi, budaya masyarakat, hingga lingkungan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Harapannya, ke depan Kota Padang dapat benar-benar menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, efisien, ramah lingkungan, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab, transportasi bukan hanya soal mengurai kemacetan, tetapi juga menciptakan kota yang lebih manusiawi, produktif, dan berdaya saing.
Rekomendasi Kebijakan Transportasi Kota Padang
1. Percepatan Implementasi BRT (Bus Rapid Transit)
Pemerintah perlu segera merealisasikan sistem transportasi massal berbasis BRT dengan jalur khusus dan armada modern. Kehadiran BRT akan menjadi solusi utama untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat.
2. Revitalisasi Angkutan Kota
Armada angkot yang sudah berusia tua harus diganti dengan kendaraan baru yang lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi kepada pengusaha transportasi agar peremajaan armada dapat berjalan lebih cepat.
3. Penerapan Teknologi Digital
Penggunaan teknologi seperti sistem pembayaran non-tunai, aplikasi pemesanan tiket, dan pemantauan perjalanan akan meningkatkan efisiensi serta menarik minat generasi muda untuk menggunakan transportasi umum.
4.Penegakan Aturan yang Konsisten
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penertiban pelanggaran, seperti parkir liar dan penyalahgunaan trotoar, yang selama ini memperparah kemacetan di jalan raya.
5. Kampanye Perubahan Perilaku Masyarakat
Edukasi berkelanjutan mengenai manfaat transportasi umum harus digencarkan dengan melibatkan akademisi, komunitas, dan media lokal. Perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan transportasi publik.
Tantangan Tata Kelola dan Good Governance
Persoalan transportasi di Kota Padang tidak bisa dilepaskan dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dalam perencanaan proyek, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan. Selama ini, proses perencanaan transportasi kerap hanya didominasi oleh pemerintah tanpa melibatkan secara penuh aspirasi masyarakat. Padahal, kebutuhan transportasi pelajar, pekerja, pedagang, hingga wisatawan memiliki karakteristik yang berbeda.
Tanpa adanya perencanaan partisipatif, kebijakan transportasi berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), diskusi publik, maupun survei kepuasan masyarakat seharusnya dimaksimalkan sebagai wadah penyerapan aspirasi sebelum kebijakan dijalankan.
Pembelajaran dari Kota Lain
Sejumlah kota besar di Indonesia sudah mulai melakukan inovasi kebijakan transportasi publik. Kota Yogyakarta misalnya, berhasil mengembangkan Trans Jogja dengan pola subsidi pemerintah daerah yang jelas serta kampanye berkelanjutan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Begitu juga Kota Surabaya dengan pengembangan transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik dan jalur khusus sepeda.
Pengalaman kota-kota tersebut bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Padang. Dengan mengadopsi praktik baik (best practices), Kota Padang dapat mempercepat transformasi sistem transportasi publiknya, tentu dengan penyesuaian kondisi sosial budaya masyarakat Minangkabau.
Strategi Jangka Panjang
Untuk mewujudkan transportasi publik yang berkelanjutan, pemerintah Kota Padang perlu menyusun roadmap transportasi jangka panjang yang terintegrasi. Roadmap ini harus mencakup:
1.Perencanaan Infrastruktur: pembangunan jalur khusus transportasi umum, park and ride, serta terminal terpadu yang menghubungkan transportasi antarwilayah.
2.Pembiayaan Inovatif: kolaborasi dengan swasta melalui skema public private partnership (PPP) untuk mengurangi beban APBD.
3.Kebijakan Lingkungan: penerapan transportasi rendah emisi seperti bus listrik dan insentif bagi angkutan ramah lingkungan.
4.Smart Mobility: pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan lalu lintas, pembayaran elektronik, hingga aplikasi integrasi moda transportasi.
PENUTUP
Kebijakan transportasi publik di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemacetan yang semakin meningkat, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Meski demikian, pengalaman kota lain di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diatasi.
Kunci keberhasilan ada pada keberanian pemerintah daerah untuk menyusun roadmap transportasi yang terarah, membangun sistem transportasi massal yang modern, serta mengedepankan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, inovasi pembiayaan, dan penerapan teknologi digital juga penting untuk menciptakan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Kota Padang tidak hanya mampu mengurai kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mendukung pariwisata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Transportasi publik yang efektif akan menjadi fondasi penting bagi Padang menuju kota modern yang inklusif dan berdaya saing tinggi di masa depan.(*)