Padang, Rakyat Sumbar – Di balik popularitasnya sebagai ‘lurah viral’, Syafrizal, M. SH yang akrab di panggil Baron yang menjabat Lurah Kuranji, membeberkan kondisi mengkhawatirkan mengenai pelayanan publik di kantornya. Dengan wilayah seluas 9,07 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 47.800 jiwa, idealnya pelayanan harus prima dan maksimal. Namun, faktanya hanya ada tiga petugas yang melayani seluruh masyarakat, yakni Lurah Syafrizal sendiri, Sekretaris Lurah, dan satu operator P3K.
Saat dikunjungi oleh Firman Wanipin, jurnalis Harian Umum Rakyat Sumbar, kondisi ini menjadi sorotan utama. “Dengan tiga orang petugas saja, apalagi pasca Lebaran dimana permintaan pelayanan semakin meningkat, rasanya tidak mungkin mampu melayani hampir 48 ribu warga secara maksimal,” ungkap Syafrizal dengan nada penuh keprihatinan.
Bahkan, lurah Kuranji ini mengaku telah menyampaikan aspirasi terkait kekurangan personel ini secara berulang melalui berbagai jalur resmi mulai dari camat hingga asisten pemerintahan daerah, tetapi hingga kini belum mendapat respons yang memadai. “Saya sudah komunikasikan ke pimpinan, tapi kelihatannya mereka kurang peduli atau memang tidak tahu kondisi riil di lapangan,” katanya.
Lebih mengejutkan lagi, Syafrizal menyebut bahwa sejak awal kepemimpinan Walikota Fadly Amran dengan Maigus Nasir sebagai Wakil Walikota Padang , personel di kantor lurah ini terus berkurang akibat pensiun dan rotasi tanpa pengganti yang sepadan. Bahkan selama setahun ini belum ada tambahan personel yang menjamin kelancaran pelayanan.
Tugas Lurah Kuranji bukan hanya melayani administrasi, tapi juga harus mengawasi berbagai persoalan sosial dan pengendalian bangunan liar. Namun, kondisi kekurangan tenaga membuat upaya ini sangat terbatas. Bantuan dari pegawai sosial masyarakat yang hanya bertugas piket dua orang setiap hari pun dirasa belum cukup mengatasi beban kerja yang berat.
Syafrizal mengingatkan bahwa tanpa penambahan personel yang memadai, kualitas pelayanan publik di Kuranji berisiko menurun dan masyarakatlah yang akan dirugikan. “Saya sebagai lurah memikul tanggung jawab besar, tapi tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah kota, kami bagai berperang tanpa senjata,” tuturnya.
Permasalahan yang menganga di kantor lurah Kuranji ini mengundang tanda tanya besar terhadap kemampuan dan keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola pelayanan publik, khususnya di wilayah yang padat penduduk dan kompleks seperti Kuranji. Apakah hanya popularitas lurah yang diandalkan sementara pelayanan dasar masyarakat dibiarkan menyusut?
Kasus ini menjadi alarm keras bagi Pemko Padang agar segera berbenah dan memberikan perhatian serius pada pemenuhan sumber daya manusia di tingkat kelurahan. Masyarakat tidak pantas menjadi korban dari ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola aparatur di lapangan.
Jika tidak ada perubahan nyata, jangan salahkan para lurah yang kewalahan dan masyarakat yang kecewa atas pelayanan yang tidak sesuai harapan. Kini saatnya Pemko Padang membuktikan keseriusannya, bukan sekadar retorika kosong yang dipenuhi janji manis tanpa aksi nyata.(fwi)