Site icon rakyatsumbar.id

Kabar Gembira, UMP Sumbar Tahun 2027 Naik 6,29 Persen

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Padang, rakyatsumbar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258. Angka tersebut naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.182.955.

Kenaikan upah minimum itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan tersebut mulai berlaku tanggal 01 Januari 2027.

Gubernur Mahyeldi mengatakan, penyesuaian UMP dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi, Sabtu (21/11/2026).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firma, menjelaskan, besaran UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dalam rapat pleno pada Rabu (18/11/2026).

Pembahasan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja serta akademisi.

Sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan dalam menetapkan kenaikan tersebut. Di antaranya inflasi Sumbar sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen secara kumulatif (c-to-c), serta nilai alfa sebesar 0,7.

UMSP Naik Rp100 Ribu

Selain UMP, Dewan Pengupahan juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258. Nilai ini Rp100 ribu lebih tinggi dibandingkan UMP reguler.

Upah sektoral tersebut direkomendasikan untuk empat sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri minyak goreng kelapa sawit, serta pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

Firdaus menjelaskan, penetapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik pekerjaan masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko, beban kerja, dan kebutuhan spesialisasi.

Dengan kenaikan tersebut, pekerja di Sumbar akan mulai menerima ketentuan UMP baru pada awal 2027. Namun, pelaksanaan kebijakan ini juga membutuhkan kepatuhan pengusaha agar kenaikan upah minimum benar-benar terlaksana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Diapresiasi Kemnaker

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah karena telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.

Penghargaan tersebut turut ditujukan bagi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, hingga akademisi.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum merupakan langkah krusial negara untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi yang kondusif.

“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Menyusul rampungnya penetapan di tingkat provinsi, tahapan selanjutnya adalah pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.

Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat terus memperkuat dialog sosial yang konstruktif, terbuka dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Ia menegaskan agar Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama para Bupati dan Wali Kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan musyawarah serta objektivitas.

Dalam prosesnya, perumusan upah tersebut diharapkan mampu mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun karakteristik ekonomi tiap-tiap wilayah, yang meliputi kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, hingga kebutuhan hidup pekerja.

“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Yassierli menekankan bahwa dialog sosial harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Ia menilai, perbedaan pandangan antarunsur hendaknya tidak memicu pertentangan, melainkan menjadi ruang untuk mencari titik temu serta merumuskan kesepakatan yang adil dan dapat dijalankan bersama.

Selain mengedepankan musyawarah, sinergi antarpemerintah juga dinilai krusial. Yassierli mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memikul tanggung jawab kolektif guna memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan dinamika ekonomi terkini.

“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan penyusunan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum strategis dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka,” pungkasnya. (edg/red)

Exit mobile version