Oleh: Revdi Iwan Syahputra
Di tengah dinamika organisasi alumni yang terus berkembang, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas (IKA Unand) kembali berada dalam sorotan. Bukan karena prestasinya, tetapi karena arah demokrasi internalnya yang dinilai mulai menyempit. Padahal, organisasi ini adalah rumah besar bagi seluruh alumni Unand dari berbagai fakultas, angkatan, dan profesi. Rumah yang semestinya menjadi tempat bersama, bukan milik segelintir kelompok.
Beberapa waktu terakhir, IKA Unand kembali berdenyut panas. Publik alumni tentu belum lupa bagaimana badai perpecahan sempat mengguncang organisasi ini—bermula dari dualisme pandangan dan pelaksanaan kongres. Dua kubu berdiri berseberangan, saling mempertahankan klaim dan legitimasi. Meski akhirnya terjadi rujuk kembali, aura panas itu belum sepenuhnya padam. Masih terlihat intrik, manuver, dan upaya mempertahankan superioritas kelompok tertentu dalam setiap dinamika menuju kongres berikutnya.
Di sisi lain, ada pula dorongan kuat dari sebagian alumni untuk membawa IKA Unand menuju perubahan yang lebih modern, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Keinginan yang wajar, mengingat peran alumni semakin strategis dalam ekosistem PTN-BH yang menuntut partisipasi luas dalam pengembangan institusi.
Namun di tengah dinamika itu, muncul gagasan yang menjadi kontroversi: calon Ketua Umum IKA Unand harus memperoleh dukungan minimal dari dua DPP IKA Fakultas. Sebuah aturan tambahan yang tidak ditemukan dalam AD/ART organisasi dan dinilai sebagai upaya mempersempit ruang maju kandidat-kandidat potensial.
Jika syarat seperti ini diterapkan, maka demokrasi alumni yang seharusnya terbuka justru terancam terkooptasi oleh blok-blok kekuasaan. Beberapa alumni menilai syarat tersebut lebih mencerminkan upaya membatasi—bahkan menjegal—figur-figur terbaik yang mungkin tidak dekat dengan kelompok tertentu. Apalagi IKA Unand memiliki karakter sebagai organisasi lintas fakultas. Memberi kewenangan yang begitu besar pada dukungan fakultas dapat menciptakan hegemoni yang bertentangan dengan tujuan utama organisasi.
Padahal, prinsip dasar yang sudah menjadi roh IKA Unand adalah keterbukaan. IKA Unand bukan milik individu. Bukan milik satu, dua, atau tiga fakultas. IKA Unand adalah milik semua alumni. Karena itu, siapapun alumni yang memenuhi kriteria integritas, kapasitas, dan dedikasi, seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon Ketua Umum.
Dalam konteks inilah penting bagi IKA Unand menjaga agar ruang demokrasi tidak dipagari kepentingan kelompok. Penyelenggaraan kongres harus kembali pada AD/ART sebagai dasar hukum tertinggi organisasi. Tidak boleh ada aturan tambahan yang memuat syarat politis dan berpotensi menimbulkan perpecahan baru. DPP IKA Fakultas cukup berperan memberikan dukungan moral atau rekomendasi, bukan menjadi penentu hidup-matinya pencalonan.
Lebih jauh, penting memastikan Steering Committee (SC) kongres berada dalam posisi netral dan profesional. SC harus berdiri di atas semua kelompok demi menjaga integritas forum tertinggi tersebut. Kongres harus menjadi ruang kontestasi gagasan, bukan kontestasi kekuatan kelompok.
IKA Unand hanya akan besar bila ia menjadi rumah bersama. Bila calon pemimpin dipilih karena kualitas, bukan karena dukungan struktural. Bila perbedaan pandangan dijembatani dengan dialog, bukan intrik. Bila demokrasi internalnya mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi jiwa Unand itu sendiri.
Karena itu, menjelang kongres mendatang, penting menegaskan kembali satu pesan sederhana namun mendasar:
“IKA Unand adalah milik seluruh alumni. Dan karena itu, kepemimpinannya harus lahir dari proses yang terbuka, inklusif, dan demokratis”.
Organisasi alumni tidak boleh dikerdilkan menjadi arena perebutan kekuasaan kelompok. Ia harus menjadi alat kemajuan — bagi alumni, universitas, dan bangsa.(*)
#penulis adalah Wakil Ketua IKA Sosiologi Unand, Pemred Harian Rakyat Sumbar, pemegang kompetensi Utama