Padang, rakyatsumbar.id – Keselamatan warga tidak boleh menunggu sampai korban kembali berjatuhan. Kerusakan gorong-gorong dan saluran drainase yang berpotensi membahayakan pengguna jalan harus segera ditangani.
Pemerintah Kota Padang diminta tidak menunda perbaikan infrastruktur yang menyangkut keselamatan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Mukhlis, dalam rapat kerja Komisi III bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja, Senin (09/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III tersebut, Mukhlis mengingatkan bahwa kerusakan infrastruktur tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata, apalagi jika sudah mengancam nyawa manusia.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu secara khusus menyinggung peristiwa runtuhnya gorong-gorong yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia setelah masuk ke dalam parit.
Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang.
“Itu karena ada di gorong-gorong yang runtuh itu, kemarin ada meninggal pula dua orang lagi yang masuk ke dalam parit itu,” tegas Mukhlis di hadapan peserta rapat.
Ia meminta OPD teknis tidak hanya mencatat persoalan tersebut, tetapi segera mengambil langkah konkret di lapangan.
Penanganan harus dilakukan, baik melalui perbaikan sementara maupun pembangunan permanen, sehingga lokasi yang berisiko dapat kembali dilalui masyarakat dengan aman.
“Kami minta itu tolong dibantu Pak, bagaimana caranya sehingga itu bisa dilewati Pak,” ujarnya.
Menurut Mukhlis, kondisi infrastruktur yang rusak dan membahayakan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Pemerintah harus memastikan setiap titik rawan mendapat perhatian, terutama gorong-gorong dan saluran drainase yang berada di sekitar akses jalan dan aktivitas masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan bukan semata-mata soal besarnya anggaran maupun banyaknya proyek fisik yang dikerjakan.
Lebih dari itu, infrastruktur harus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakannya setiap hari.
Melalui fungsi pengawasan DPRD, Mukhlis berharap OPD terkait segera menindaklanjuti persoalan yang disampaikannya. Jangan sampai kerusakan fasilitas umum yang dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini justru kembali menimbulkan korban jiwa.
Keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan Kota Padang. (edg)

