Padang, Rakyat Sumbr— Lebih dari dua bulan menempati lokasi relokasi sementara di kawasan Wall Climbing FPTI Sumatera Barat, puluhan pedagang terdampak pembangunan ulang GOR H. Agus Salim Padang masih menunggu realisasi penyediaan fasilitas dasar yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
Hingga kini, pedagang mengaku belum mendapatkan akses air bersih dan fasilitas penerangan listrik yang memadai. Kondisi tersebut membuat mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mendapatkan air.
Salah seorang pedagang, Aril yang akrab disapa Pak Ariang (70), mengungkapkan beban biaya air menjadi persoalan utama sejak mereka dipindahkan dari lokasi lama.
“Sehari bisa habis sekitar Rp40 ribu untuk air. Kalau sebulan mencapai Rp1,2 juta. Kami hanya berjualan makanan ringan, keuntungan juga tidak seberapa,” ujar Pak Ariang kepada wartawan Harian Umum Rakyat Sumbar dan Rakyatsumbar.id.
Menurutnya, pedagang sebenarnya sudah berupaya mencari solusi dengan mengajukan sambungan air ke PDAM Kota Padang. Namun, proses tersebut disebut membutuhkan persetujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat selaku pihak yang mengelola kawasan tersebut.
“Kami sudah datang ke PDAM, tetapi katanya harus ada izin dari Dispora Sumbar. Sampai sekarang belum ada izin itu,” katanya.
Selain persoalan air, pedagang juga mengeluhkan belum tersedianya fasilitas listrik di lokasi relokasi. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian karena lokasi tersebut menjadi tempat mereka menggantungkan mata pencarian selama proses pembangunan GOR berlangsung.
Pedagang mengingat kembali kedatangan Wakil Gubernur Sumatera Barat ke lokasi relokasi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, menurut mereka, Wagub Sumbar mendengarkan langsung keluhan pedagang dan menyampaikan komitmen untuk membantu menyediakan fasilitas dasar.
Namun, setelah lebih dari dua bulan berlalu, pedagang mengaku belum melihat realisasi dari komitmen tersebut.
“Waktu itu Wagub datang, kami sampaikan kondisi kami. Beliau berjanji akan membantu air dan listrik. Kami hanya menunggu janji itu diwujudkan,” ungkap Pak Ariang.
Pedagang menegaskan mereka mendukung pembangunan kawasan GOR H. Agus Salim, tetapi berharap proses pembangunan tidak mengabaikan kondisi masyarakat kecil yang terdampak.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya ingin selama dipindahkan, fasilitas dasar kami juga diperhatikan,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Kota Padang, Dr. Herman Anwar, menilai pemerintah memiliki kewajiban memastikan masyarakat terdampak pembangunan tetap mendapatkan pelayanan yang layak.
Menurutnya, relokasi bukan hanya persoalan memindahkan tempat usaha, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar pedagang tetap terpenuhi.
“Kalau masyarakat dipindahkan karena program pembangunan pemerintah, maka pemerintah juga harus memastikan tempat baru tersebut layak digunakan. Jangan sampai pedagang kecil justru menanggung seluruh beban akibat kebijakan pembangunan,” tegas Herman.
Ia menyoroti peran Dispora Sumbar agar tidak membiarkan persoalan administrasi menghambat kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau memang persoalannya izin sambungan air, harus segera dicarikan jalan keluar. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi, bukan hanya memindahkan masalah,” katanya.
Herman juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan pejabat publik yang disampaikan kepada masyarakat harus memiliki tindak lanjut yang jelas.
“Janji pemerintah kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata,” ujarnya.
Kondisi pedagang tersebut juga mendapat perhatian dari pengunjung yang sering beraktivitas di kawasan Wall Climbing FPTI Sumbar.
Hen Datuk, salah seorang pengunjung, menilai penyediaan fasilitas dasar merupakan hal yang wajib dipenuhi ketika masyarakat direlokasi.
“Kalau mereka ditempatkan sementara, tentu kebutuhan dasar seperti air dan listrik harus tersedia. Mereka bukan hanya dipindahkan, mereka juga harus tetap bisa mencari nafkah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Apa yang sudah disampaikan kepada pedagang harus segera direalisasikan. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama tanpa kepastian,” katanya.
Terkait keluhan pedagang tersebut, Redaksi Harian Umum Rakyat Sumbar dan Rakyatsumbar.id telah mengonfirmasi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuaddi.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kadispora Sumbar menyampaikan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Nanti kami coba konsolidasikan dulu apa masalahnya dan apa solusinya,” jawab Tasliatul Fuaddi.
Pernyataan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan pedagang. Namun, para pedagang berharap konsolidasi tersebut segera menghasilkan keputusan konkret agar persoalan air dan listrik tidak berlarut-larut.
Selama pembangunan ulang GOR H. Agus Salim berlangsung, pedagang berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai fasilitas pendukung, masa tinggal di lokasi relokasi, serta upaya menjaga keberlangsungan usaha mereka.
Bagi pedagang kecil, persoalan air dan listrik bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi kebutuhan utama untuk bertahan hidup dan menjalankan usaha.
Kini, publik menunggu sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut — apakah janji kepada pedagang akan segera diwujudkan atau kembali menjadi persoalan yang harus mereka tunggu. (fwi)